Andi Muhammad Asrun, Pengacara Nurdin Basirun. F.Istimewa

PRO PINANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara dugaan gratifikasi Gubernur Kepri Nonaktif, Nurdin Basirun ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Jakarta Pusat, Senin (25/11).

Pengacara Nurdin Basirun, Andi Muhammad Asrun mengatakan, klinennya itu siap menghadapi persidangan dan sudah menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan yang disampaikan Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada persidangan nanti.

“Hari ini (kemarin,red) Jaksa KPK sudah melakukan pelimbahan berkas perkara Pak Nurdin ke Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat. Pak Nurdin hanya berharap rasa keadilan dari majelis hakim. Atas dasar itu, kami tidak mengajukan eksepsi,” ujar Andi Muhammad Asrun, kemarin.

Mantan Pengacara Pemprov Kepri tersebut mengatakan, Pak Nurdin tidak berharap yang muluk-muluk dari keputusan persidangan nantinya. Ia hanya meminta Jaksa membuktikan saja atas perkara yang menjerat dirinya. Disebutkannya, kondisi Pak Nurdin baik-baik saja dan menyatakan siap untuk menjalani proses persidangan. Ditanya kapan jadwal sidang perdana? Mengenai hal itu, Andi Asrun mengatakan pihaknya masih menunggu jadwal resmi dari Pengadilan Tipikor, Jakarta pusat.

“Kami tentu juga berharap, prestasi-prestasi yang diberikan Pak Nurdin untuk pembangunan Provinsi Kepri selama ini, juga menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini,” harap Andi Asrun yang merupakan Akademisi Universitas Pakuan, Bogor tersebut.

Lebih lanjut katanya, terhadap perkara ini, KPK telah menyelesaikan penyidikan kasus suap dengan tersangka Gubernur Kepri, Nonaktif, Nurdin Basirun sejak dilakukannya pelimpahan Tahap II ke Jaksa KPK, pada 7 November 2019 lalu. Pada waktu itu, KPK juga menerbitkan keputusan perpanjangan masa tahanan selama 20 hari. Artinya, merujuk dari kebijakan itu, Pak Nurdin akan menjalani sidang perda pada pekan ini.

Mantan Dosen Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) tersebut menegaskan, pihaknya menghormati proses hukum yang berjalan. Menurutnya, perkara ini akan terang benderang ketika berjalannya persidangan nanti. Sebagai pembela, ia tetap akan menyiapkan nota pembelaan sesuai dengan fakta-fakta yang ada, seperti yang disampaikan oleh Pak Gubernur kepada dirinya. Ditanya apakah kemungkinan, Pak Gubernur Nurdin akan divonis bebas seperti perkara yang terjadi pada eks Dirut PLN, Sofyan Basir? Mengenai hal itu, Andi Asrun mengaku tidak berani berspekulasi.

“Kita akan hormati setiap proses hukum yang berjalan. Karena keputusan akhir bersalah atau tidaknya adalah wewenang Majelis Hakim untuk memutuskan,” tutup Andi Asrun.

Seperti diketahui KPK menyita uang Rp 6,1 miliar yang diduga suap dan gratifikasi. Uang tersebut terdiri dari berbagai pecahan, mulai dari dolar AS, Singapura, ringgit Malaysia, riyal Arab Saudi, dolar Hong Kong serta rupiah. Jumlah uang diduga gratifikasi, yakni Rp 3,7 miliar dengan rincian 180.935 dolar Singapura, 38.553 dolar AS, 527 ringgit Malaysia, 500 riyal Arab Saudi, 30 dolar Hong Kong dan 5 euro serta Rp 132.610.000. Atas perbuatan tersebut, KPK menjerat Nurdin Basirun dengan Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jpg)