Kejari Tanjungpinang, Ahelya Abustam menyampaikan kesimpulan penyelidikan dugaan korupsi pajak BPHTB. F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

PRO PINANG – Proses penyelidikan dugaan korupsi pajak di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang tahun 2018-2019 memasuki babak baru. Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang telah meningkatkan status penyelidikan umum menjadi penyidikan pidana khusus (Pidsus).

Kepala Kejari (Kajari) Tanjungpinang, Ahelya Abustam menjelaskan, setelah melalui serangkaian penyelidikan dan gelar perkara dalam dugaan tersebut, penyidik sepakat eningkatkan proses penyelidikan menjadi penyidikan.

“Ditemukan alat bukti korupsi dan ditemukan kerugian negara,” jelas Ahelya didampingi Kasipidsus Aditya Rakatama dan Kasi Intel Rizky Rahmatullah di Kantor Kejari Tanjungpinang, Kamis (28/11).

Selanjutnya, kata Ahelya, guna kepentingan penyidikan Pidsus, penyidik akan kembali memanggil dan meminta keterangan pihak pihak terkait sebagai saksi.

“Ada 11 saksi yang akan kembali diperiksa, kemungkinan ada saksi lainnya,” ujarnya.

Dalam proses pemeriksaan, penyidik Kejari Tanjungpinang, tidak hanya memeriksa dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di tahun 2018 hingga 2019, namun juga berusaha mengungkap dugaan korupsi pada tahun tahun sebelumnya mulai dari tahun 2013.

“Tidak menutup kemungkinan, kami akan membongkar dan menyelidiki dugaan korupsi pajak pada tahun tahun sebelumnya,” ungkap Ahelya. 

Dalam proses penyidikan, Ahelya mengisyaratkan, akan ada sejumlah tersangka yang terlibat dalam dugaan korupsi tersebut.

“Tidak menutup kemungkinan dalam waktu dekat bakal ada tersangka,” tegasnya.

Ditanya secara rinci terkait dugaan korupsi tersebut, Ahelya belum berkomentar lebih lanjut sebab masih dalam proses penyidikan Pidsus.

“Yang jelas ada indikasi korupsi. Nanti akan kami sampaikan perkembangan selanjutnya,” tutupnya.

Sebelumnya dugaan korupsi pajak ini terungkap setelah Kejari Tanjungpinang menerbitkan Surat Perintah (Sprint) pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terkait adanya dugaan penggelapan pajak BPHTB senilai Rp 1,3 miliar yang diduga digelapkan oleh oknum ASN inisial Y dan D selama satu tahun. (odi)