Ketua Komisi II DPRD Kepri, Ing Iskandarsyah. F.Humas DPRD Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Ketua Komisi II DPRD Kepri, Iskandarsyah mengatakan Pemprov Kepri akan kehilangan pendapatan potensial dari sektor minyak dan gas (Migas). Pasalnya sampai saat ini, upaya Pemprov Kepri melalui Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Pembangunan untuk menuntaskan kesepakatan dalam pengelolaan blok North West Natuna (NWN) tak kunjung kelar. Padahal Pemprov Kepri memiliki ruang dalam Participating Intres (PI) Migas.

“Gaung untuk terlibat dalam pengelolaan migas dan Blok NWN sudah terdengar beberapa tahun lalu. Namun sudah diujung tahun 2019, rencana ini juga tak kunjung tuntas,” ujar Iskandarsyah, kemarin di Tanjungpinang.

Menurut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut, peluang itu terbuka bagi Kepri karena ada perusahaan migas yang ingin mengelola migas di Natuna. Kepri seharusnya menangkap peluang tersebut dengan menyiapkan kajian, dan regulasi. Ditegaskannya, sampai sekarang pihaknya belum melihat keseriusan tersebut dari Pemprov Kepri. Seharunya Pemerintah sebagai eksekutor mengambil langkah-langkah strategis untuk menangkap peluang itu, jangan sampai pusat mengambil alih lantaran ketidaksiapan Kepri.

Iskandar menegaskan peluang untuk meningkatkan pendapatan daerah itu dibuka oleh pusat berupa Peraturan Menteri ESDM. Jika peluang itu ditangkap, maka Kepri dapat menjadi wilayah yanh mandiri, tidak bergantung dengan pusat, apalagi di Natuna terdapat 16 blok. Karena rata-rata perusahaan migas itu sudah lebi dari 20 tahun beroperasi sehingga akan memperpanjang ijinnya pada tahun ke-30. “Ini kesempatan Kepri untuk menangkap peluang itu, selain menangkap peluang dari perusahaan migas baru yang akan beroperasi di Natuna,” tegasnya.

Ia mengatakan perjuangan untuk mendapatkan PI migas itu sudah dilakukan sejak tahun 2012. Namun pada saat itu, peraturan mengharuskan PI 10 persen disertai penyertaan modal, bukan saham kosong. Sementara, Pemprov Kepri masih gamang mengambil keputusan sehingga peluang tersebut hilang. “Apa salahnya, kalau kita tanam Rp100 miliar, tetapi akhirnya mendapatkan Rp1 triliun/tahun,” tutup Iskandarsyah.

Belum lama ini, Konsultan Minyak dan Gas (Migas) PT Kepri North West Natuna (KNWN), Fachrizal mengatakan, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto setuju anak perusahaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kepri tersebut melakukan hutang saham Participating Intrest (PI) 10 persen di Blok Ande-Ande Lumut, Natuna. Pendapatan bersih yang akan diterima oleh Pemprov Kepri melalui BUMD sebesar Rp75 miliar pertahun.

“Hasil uji tuntas (due diligence) sudah kita presentasikan kepada Plt Gubernur Kepri, Bupati Natuna, dan Bupati Anambas. Adapun kesimpulannya adalah kita sepakat untuk mendapatkan manfaat di Blok Ande-Ande Lumut, Natuna melalui program PI 10 persen,” ujar Fachrizal.

Pria yang dikenal dengan panggilan Ical Long Enon tersebut menjelaskan, mengenai keinginan ini, PT KNWN sudah mengajukan surat kesanggupan ke Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk diteruskan ke Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri. Menurutnya, dengan adanya persetujuan dari ESDM itu nanti, maka PT KNWN sah menjadi bagian bersama operator yang akan menggarap di Blok NWN nantinya.

Ditanya mengenai skema pembiayaan saham 10 persen itu nanti? Mengenai hal itu, pria yang sudah malang melintang di perusahaan migas tersebut menjelaskan, dalam regulasi yang sudah ditetapkan, ada dua jalan yang bisa dipilih. Pertama adalah dengan menggandeng partner. Sedangkan yang kedua adalah melalui sistem hutang saham. Melihat kondisi yang terjadi sekarang ini, maka kebijakan yang digunakan adalah hutang saham 10 persen.

“Pembayarannya adalah melalui pendapatan yang diterima sebesar 50 persen setiap tahunnya. Melihat dari potensi yang ada di blok itu, kita optimis selama masa kontrak akan memberikan manfaat yang besar bagi daerah,” tegasnya. (jpg)