Salah seorang pedagang cabai dan sayur di Pasar Baru Tanjungpinang memperlihatkan karcis yang harus dibayar setiap hari sebesar Rp 6 ribu, Senin (2/12). F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Rencana kenaikan harga lapak di pasar oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Tanjungpinang Makmur Bersama (TMB) masih menuai protes.

Sebelumnya rencana itu sempat dikritik oleh DPRD Tanjungpinang dan kalangan Akademisi yang menilai untuk meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD) tidak harus dengan cara menaikan harga lapak pasar.

Kali ini rencana kenaikan itu juga ditolak oleh pedagang Pasar Baru Tanjungpinang, sebab jualan mereka saat ini sepi namun pihak BUMD malah akan menaikkan harga lapak.

“Kami tentunya menolak, pasar sekarang sepi yang berbelanja sedikit,” kata Yuprida, 49, pedagang sayur dan cabai saat dijumpai Batam Pos, Senin (2/12).

Dikatakan Yuprida,  walaupun ada lima pedagang yang setuju kenaikan itu tapi 45 pedagang lain dipasar itu pasti akan menolak rencana kenaikan itu.

“Saya yakin kalau harga itu jadi naik menjadi Rp 300 ribu per bulan pedagang akan demo,” ucapnya.

Dia mengatakan saat ini setiap harinya harus membayar karcis sebesar Rp 6 ribu kepada penagih, jika ditotalkan satu bulannya Rp 180 ribu, kemudian jika dinaikkan menjadi Rp 300 ribu per bulan, maka per harinya ia akan membayar sekitar Rp 10 ribu.

“Saat ini kami membayar per meja, satu mejanya Rp 6 ribu jika dua meja seperti saya Rp 12 ribu per hari,” tambahnya.

Ia mengaku, belum mendapatkan sosialisasi rencana kenaikan itu dari pihak BUMD hanya membaca berita dari media cetak dan online saja.

“Secara langsung kami belum mendengar rencana kenaikan, tau dari berita saja,” ucapnya.

Hal serupa juga disampaikan pedagang minuman di Pasar Baru, Wandi, 51, juga menolak kenaikan harga lapak di Pasar oleh BUMD tersebut, menurutnya tidak akan ada pedagang yang setuju dengan kenaikan itu karena kondisi perekonomian dan pasar yang sepi.

“Pasar sepi tapi yang jualan makin ramai jual beli jadi lesu,” tambahnya. (cr2)