Andi Muhammad Asrun, Pengacara Nurdin Basirun. F.Istimewa

PRO PINANG – Gubernur Kepri Nonaktif, Nurdin Basirun akan menjalani sidang perdana dalam perkara dugaan gratifikasi izin reklamasi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat hari ini, Rabu (4/12). Namun berhembus isu akan adanya aksi massa yang akan mengatasnamakan sebagai pendukung Nurdin Basirun. Mengenai hal itu, Pengacara Nurdin, Andi Muhammad Asrun mengatakan apabila itu terjadi bukan dari  barisan Nurdin Basirun.

“Sebagai pengacara saya berharap sidang Pak Nurdin Basirun besok (hari ini,red) tidak ada yang mengambil keuntungan politik dengan cara mengambil kesempatan mencari dukungan politik dalam Pemilu Gubernur Kepri 2020,” ujar Andi Muhammad Asrun lewat siaran persnya, Selasa (3/12).

Akademisi Universitas Pakuan Bogor tersebut menegaskan, pengerahan massa untuk kepentingan dukungan politik sebaiknya tidak dilakukan. Karena tindakan demikian akan menyulitkan posisi hukum Pak Nurdin. Selain itu, pengerahan massa dapat dipersepsi sebagai perlawanan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, perjuangan untuk meraih kekuasaan politik tidak dengan cara-cara machiavelistis menghalalkan segala cara.

“Rakyat Kepri pasti akan memilih, “politisi pro-rakyat dan matang kemampuan manajemen pemerintahan”, bukan politisi kemarin sore,” jelas Andi Asrun.

Lebih lanjut katanya, apabila mau memberikan dukungan kepada Pak Nurdin cukup berdoa di Masjid dari Provinsi Kepri. Pengerahan massa untuk mencari dukungan politik dicemaskan menjadi khaos dan mengacaukan sidang besok (hari ini,red). Selama ini perjuangan hukum dilakukan pengacara saja, karena jangan sampai ada “Pihak Ketiga atau Calon Gubernur Kepri 2020” mempolitisir sidang besok (hari ini,red) seolah-olah menjadi “dewa penyelemat kasus Pak Nurdin”.

Mantan Advokat Pemprov Kepri tersebut menjelaskan, khusus untuk perkara Pak Nurdin, proses persidangannya terpisah dari tersangka lainnya. Namun untuk Edy Sofyan dan Budi Hartono akan disidang bersamaan. Lebih lanjut kataya, mengenai perkara ini, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkasnya Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (25/11) lalu.

“Pak Nurdin hanya berharap rasa keadilan dari majelis hakim. Atas dasar itu, kami tidak mengajukan eksepsi. Sehingga tidak ada permintaan muluk-muluk dari keputusan persidangan nantinya. Ia hanya meminta Jaksa membuktikan saja atas perkara yang menjerat dirinya,” tegasnya.

Disebutkannya, kondisi Pak Nurdin baik-baik saja dan menyatakan siap untuk menjalani proses persidangan. “Prestasi-prestasi yang diberikan Pak Nurdin untuk pembangunan Provinsi Kepri selama ini, hendaknya menjadi bahan pertimbangan tersendiri bagi majelis hakim dalam memutuskan perkara ini,” tutup Andi Asrun.

Merujuk pada dakwaan yang tertera di Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tipikor, Jakart Pusat, Jaksa KPK mendakwa Nurdin Basirun melanggar pasal 12 huruf a Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal pasal 55 ayat 1 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dalam dakwaan pertama. Dakwaan ke dua, melanggar pasal 11 UU nomor 31 tahun 1999 Tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi sebagai mana diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tengang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP jo pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sedangkan dakwaan ke ketiga, melanggar pasal 12 B ayat 1 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang pemeberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai mana telah diubah dengan UU nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Korupsi, jo pasal 65 ayat 1 KUHP.

Seperti diketahui KPK menyita uang Rp 6,1 miliar yang diduga suap dan gratifikasi. Uang tersebut terdiri dari berbagai pecahan, mulai dari dolar AS, Singapura, ringgit Malaysia, riyal Arab Saudi, dolar Hong Kong serta rupiah. Jumlah uang diduga gratifikasi, yakni Rp 3,7 miliar dengan rincian 180.935 dolar Singapura, 38.553 dolar AS, 527 ringgit Malaysia, 500 riyal Arab Saudi, 30 dolar Hong Kong dan 5 euro serta Rp 132.610.000. Atas perbuatan tersebut, KPK menjerat Nurdin Basirun dengan Pasal ‎12 huruf a atau huruf b atau Pasal 11, dan Pasal 12 B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (jpg)