Plt Gubernur Kepri, H Isdianto. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Meskipun Komisi Pemberantasan Korupsi sudah menetapkan lima tersangka dalam kasus suap izin reklamasi dan gratifikasi jabatan, namun belum hanya Edy Sofyan dan Budy Hartono menjadi pejabat yang dijerat sebagai tersangka. Namun puluhan pejabat Pemprov Kepri lainnya hanya sebagai saksi.

“Kita ingatkan bagi mereka yang menjadi saksi untuk tidak mempersulit proses hukum. Karena sebagai saksi tentu ada konsekuensi yang menanti,” ujar Plt Gubernur Kepri, Isdianto menjawab pertanyaan media di Lapangan Pamedan, Tanjungpinang, Sabtu (7/12) lalu.

Selain itu, pria yang masih menyandang sebagai Wakil Gubernur (Wagub) Kepri tersebut menegaskan, dirinya sudah menyarankan supaya OPD yang nama-namanya sudah tercatat sebagai saksi untuk memberikan keterangan apa adannya, bukan berbelit-belit. Baginya persoalan ini, menjadi evaluasi bagi perbaikan tata kelola pemerintahan kedepan.

“Memang banyak kepala OPD yang menjadi saksi. Namun aktivitas pemerintahan berjalan dengan baik, dan tidak terjadi hambatan,” tegas Isdianto.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum, Pemprov Kepri, Heri Mokhrizal juga turut mengingatkan kepala OPD Pemprov Kepri yang menjadi saksi dalam perkara dugaan suap izin reklamasi yang melibatkan Gubernur Kepri Non Aktif, Nurdin Basirun untuk kooperatif. Karena apabila mangkir sebagai saksi dalam persidangan, hukuman denda dan kurungan penjara sudah menanti.

“Bagi pejabat Pemprov Kepri harus kooperatif, karena apabila kita mangkir dengan berbagai alasan yang tidak-tidak, tentu ada konsekuensi tersendiri yang akan terima. Artinya tidak ada alasan untuk tidak hadir sebagai saksi dipersidangan,” ujar Heri Mokhrizal.

Mantan Kepala Biro Humas dan Protokol Pemprov Kepri tersebut menegaskan, bagi pihak-pihak yang sudah dinyatakan sebagai saksi, dan sengaja mempersulit proses hukum yang sedang berlangsung, tentu sanksi sudah menunggu. Yakni, dikenakan denda Rp200 juta atau menjalani kurungan selama tiga tahun.

“Proses sidang sudah berjalan, pekan ini sudah masuk agenda saksi-saksi. Tentu kita harapkan nama-nama yang menjadi saksi (Pejabat Pemprov Kepri,red) untuk kooperatif,” tegas Heri Mokhrizal.(jpg)

Daftar OPD Sebagai Saksi

1. Biro Umum, Martin Luther Rp. 1,437 miliar (enam kali setoran)
2. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral, Amjon Rp. 10 juta
3. Dinas PUPP, Abu Bakar Rp. 1,055 miliar
4. Dinas Lingkungan Hidup, Yerry Suparna Rp. 170 juta
5. Sekda Kepri, TS Arif Fadillah Rp. 32 juta
6. Dinas Komunikasi dan Informasi, Zulhendri Rp. 43 juta
7. Dinas Ketahanan Pangan, Pertanan dan Peternakan, Ahmad Izar Rp. 4,6 juta
8. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp. 10 juta
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Rp. 9 juta
10. Dinas Kesehatan, Tjetjep Yudiana Rp. 144 juta
11. Dinas Pemuda dan Olahraga, Maifrizon Rp. 59 juta
12. Dinas PM dan PTSP, Azman Taufik Rp. 20 juta
13. Dinas Pendidikan, Arifin Nasir Rp. 60 juta
14. Biro Ortal dan Korpri, Any Lindawati Rp. 2,5 juta
15. Biro Administrasi dan Pembangungan, Aris Fhariandi Rp. 18 juta
16. Biro Layanan Pengadaan, Misbardi Rp. 3 juta
17. Biro Kesra, Tarmidi Rp. 10 juta
18. Biro Humas dan Protokol, Nilwan Rp. 110 juta
19. Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan, Naharuddin Rp. 10 juta
20. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Andri Rizal Rp. 55 juta
21. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Lamidi Rp. 13,4 juta
22. Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia, Firdaus Rp23 juta
23. Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, Reni Yusneli Rp. 20 juta.
24. Dinas Pariwisata, Buralimar Rp. 100 juta