Kadis PUPR Kota Tanjungpinang, Hendri bersama rombongan pantau lokasi yang akan dibuat kolam retensi, Rabu (11/12). F.Dinas PUPR Kota Tanjungpinang untuk Batam Pos

PRO PINANG – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Tanjungpinang akan membuat kolam retensi untuk penanggulangan banjir di ruas Jalan DI Panjaitan.

Kadis PUPR Kota Tanjungpinang Hendri, mengatakan atas informasi dan laporan dari masyarakat serta pemberitaan dari media tentang genangan air dan lumpur yang menggangu masyarakat, pihaknya kemudian melakukan pantauan ke lokasi itu.

“Kita pantau untuk mengetahui penyebab genangan air di kawasan ini,” katanya, Rabu (11/12).

Dijelaskan Hendri, dengan genangan air di lokasi tersebut juga menimbulkan lumpur dari tanah pada lokasi itu karena ada aktivitas pemotongan bukit untuk pembangunan ruko yang berdampak pada lingkungan.

“Namun kendalanya, pemilik lahan pembangunan ruko itu belum ditemukan,” ujarnya.

Untuk itu, dalam penyelesaiaanya, pihaknya akan membuat kolam sementara atau retensi agar lumpur tersebut tidak keluar dan mengalir ke drainase dan badan jalan.

Kadis PUPR Kota Tanjungpinang, Hendri bersama rombongan pantau lokasi yang akan dibuat kolam retensi, Rabu (11/12). F.Dinas PUPR Kota Tanjungpinang untuk Batam Pos

“Jika hari ini hujar berhenti, kita akan turunkan alat berat untuk membuat kolan sementara, untuk menampung air saat terjadi hujan,” ungkapnya.

Hendri menuturkan, penanganan titik genangan air sudah pernah dilakukan sebelumnya, namun pembersihan lumpur yang berasal dari lahan atas Balai Latihan Kerja (BLK) dan lahan samping dan belakang ruko serta pemilik lahan belum diketahui yang menghalangi proses pengerjaan.

“Untuk penganganannya kita juga sudah minta bantuan pihak Forum RT RW, Lurah, Camat, Kapolsek Tanjungpinang Timur serta Kapolres Tanjungpinang,” ujarnya.

Hendri berharap kepada pemilik lahan tersebut bisa melaporkan agar penanganan masalah genangan air itu bisa maksimal dilakukan.

“Jika pemilik lahan itu tidak melapor, maka akan dibuat laporan tertulis ke penegak hukum karena sudah mengakibatkan kerusakan lingkungan dan keresahan bagi pengendara jalan umum,” tegasnya. (cr2)