Kabag Hukum Pemko Tanjungpinang, Winarsih. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Terkait Peraturan Daerah (Perda) tentang kawasan tanpa rokok (KTR), saat ini Peraturan wali kota (Perwako) pelaksanaanya sedang disusun oleh Bagian Hukum bersama Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana (Dinkes Dalduk KB) Pemko Tanjungpinang sebagai pemrakarsa.

Kepala Bagian (Kabag) Hukum Pemko Tanjungpinang, Winarsih menjelaskan saat ini Perda itu sudah disahkan oleH DPRD Kota Tanjungpinang dan sudah disosialisasikan serta petunjuk teknisnya sedang dikerjakan.

“Untuk kapan waktu selesainya, mungkin lebih dijelas pada Dinas kesehatan, tapi satu bulan ini insyaAllah perwako sudah selesai dan disosialisasi kepada masyarakat,” kata Winarsih, Kamis (12/12).

Dijelaskan Winarsi, isi Perwako tersebut adalah petunjuk dari Perda tersebut, serta sanksi pelanggaran KTR juga terdapat dalam Perda seperti sanksi pelanggaran administrasi berupa teguran lisan, teguran tertulis ataupun hukum perdata jika pelanggaran sengaja dilakukan.

“Pidana mungkin ada jika memang mengandung tindakan pidana namun harus ditinjau terlebih dahulu, makanya dilakukan sosialisasi,” katanya.

Dalam Perda tersebut hanya terdapat sanksi administrasi berupa teguran kepada pemilik kawasan, contohnya hotel atau tempat umum yang harus menyediakan kawasan untuk merokok.

“Jika tidak menyediakan kawasan tempat merokok maka dia (hotel) kena sanksi,” sebutnya.

Dalam perda itu jika sanksi teguran atau tertulis tidak ditanggapi maka ada sanksi denda maksimal Rp 50 juta.

“Jika sudah berkali-kali diperingati bisa saja izin operasi dari suatu tempat itu ditangguhkan sementara,” ucapnya.

Sedangkan untuk perokok sendiri tidak ada sanksi berat, hanya sanksi berupa teguran meminta perokok pindah ke lokasi yang diperbolehkan untuk merokok.

“Dari perwako tersebut nanti ada tim pembina dan pengawasnya,” tambahnya.

Untuk penerapannya, dikatakan Winarsi saat ini hanya menunggu tim pengawas untuk memberi teguran dari Dinkes Dalduk KB, jika sudah dibentuk Perda itu akan mulai jalan.

“Ditargetkan 2020 akan mulai dilaksanakan, kalau perwakonya sudah selesai maka akan disosialisasikan terlebih dahulu, tidak langsung diterapkan,” tutupnya. (cr2)