Kepala DPMPTSP Kota Tanjungpinang, Muhamad Iksan dan jajaran bersama Kasatpol PP Tanjungpinang, Hantoni saat konfrensi pers di kantor DPMPTSP Kota Tanjungpinang, Kamis (2/1). F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Terkait pencabutan izin mendirikan bangunan (IMB) Gereja Bethel Indonesia (GBI) May Home di D’Green City oleh satuan polisi pamong praja (Satpol PP) Kota Tanjungpinang beberapa waktu lalu merupakan rekomendasi dari Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kepri atas verifikasi lapangan yang dilakukan tim investigasi independen yang dibentuk Pemko Tanjungpinang.

Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Tanjungpinang, Muhamad Iksan mengatakan, pihaknya tidak ada kewenangan untuk melihat sampai ke teknis terkait verifikasi persyaratan pembangunan, sebab hal itu merupakan wewenang tim investigasi.

Iksan memaparkan hasil pertemuan FKUB Kepri, Kemenag Tanjungpinang, FKUB Tanjungpinang, Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Tanjungpinang, Kelurahan Sungai Jang, Kecamatan Bukit Bestari, Tim Investigasi pencari fakta pendirian GBI May Home, dan DPMPTSP, bahwa sudah terjadi kesalahan administrasi atau maladministrasi dalam pendirian gereja itu.

“Sehingga izin yang ada saat ini perlu ditinjau kembali dengan memperhatikan peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri),” kata Iksan saat jumpa pers di kantor DPMPTSP, Kamis (2/1).

Dikatakan Iksan, pada pasal 14 ayat 1 menyatakan bahwa pendirian rumah ibadah harus mengikuti persyaratan administrasi dan teknis. Persyaratan teknis memang sudah dilengkapi namun bukan secara teknis untuk rumah ibadah tapi harus menyatu dengan pengembang.

“Pada pasal 14 ayat 2 tentang pengguna rumah ibadah tidak memenuhi ketentuan pasal 13, karena di lingkungan yang berdekatan sudah terdapat gereja yang sama,” jelasnya.

Iksan menjelaskan, pengguna yang dijadikan dokumen penguat pengguna belum diverifikasi sesuai pasal 13, dan permohonan pendirian GBI My Home dimohonkan oleh PT Graphika Duta Arya yang bukan panitia pendirian rumah ibadah yang seharusnya.

“Lahan pendirian rumah ibadah dalam permohonan masih atas nama PT Graphika Duta Arya bukan pendiri gereja yang bersangkutan,” tuturnya.

Permohonan izin mendirikan GBI May Home yang ditandatangani oleh Arun atas nama PT Graphika Duta Arya tanggal 30 Mei 2018 lalu.

“Hal ini tidak sesuai dengan pasal 16 ayat 1 peraturan bersama Menteri Agama dan Mendagri nomor 8 dan 9 tahun 2006 yaitu permohonan pendirian rumah ibadah sesuai pasal 14 harus diajukan oleh panitia pembangunan rumah ibadah kepada Bupati atau Wali Kota untuk memperoleh IMB rumah ibadah,” sebutnya.

Selain itu terdapat ketidaksesuaian data masyarakat yang memberikan dukungan data jemaat pengguna GBI May Home, walaupun jumlah dipersyaratkan terpenuhi, karena ditemukan ketidaksesuaian domisili dari masing-masing pendukung dengan ketentuan yang berlaku.

“Sehingga masyarakat yang tinggal di RT 003 RW 011 di komplek D’Green City yang telah memiliki KTP tidak dimintai dukungan atas rencana pembangunan hal itu bertentangan dengan peraturan karena harus mendapatkan dukungan paling sedikit 60 orang yang disahkan oleh lurah,” paparnya.

Tanggal 8 November 2019 Kepala DPMPTSP sudah mengirimkan surat kepada pimpinan GBI May Home agar melakukan perbaikan administrasi berupa pengajuan kembali permohonan IMB.

Iksan menyampaikan, rekomendasi pencabutan IMB berdasarkan pasal 22, dan peraturan Menteri Agama dan Mendagri nomor 8 dan nomor 9 tahun 2006, FKUB Kepri memberikan rekomendasi yang diteruskan oleh Gubernur Kepri kepada pihak terkait agar Pemko Tanjungpinang mencabut IMB GBI My Home karena terjadi kesalahan administrasi yang tidak sesuai ketentuan bersama.

“Pemko Tanjungpinang dalam memberikan izin agar memperhatikan kebutuhan nyata, sungguh-sungguh serta tidak mengganggu ketentraman, dan Kepala Kantor Wilayah Kemenag Kepri agar menerbitkan standar operasional prosedur (SOP) untuk Kemenag dalam menerbitkan rekomendasi pendirian rumah ibadah,” ungkapnya.

Sementara itu, Sekteraris FKUB Kepri, Edy Ahyari mengatakan terkait hal pencabutan IMB GBI May Home itu setelah dilakukan verifikasi oleh tim investigasi yang dibentuk oleh Pemko Tanjungpinang.

“Setahu saya verifikasi lapangan dilakukan oleh tim independen yang dibentuk Pemko,” kata Edy saat dikonfirmasi Batam Pos.

Kemudian Edi mengakui izin pencabutan IMB tersebut murni kesalahan administrasi. (cr2)