Kepala Badan Pengelelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli. F.Istimewa

PRO PINANG – Kepala Badan Pengelelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli mengatakan penerapan pajak progresif bagi kenderaan bermotor masih dalam tahap sinkronisasi data kependudukan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Catatan Sipil (DPMD Dukcapil) Provinsi Kepri.

“Karena sudah diputuskan, tentu harus kita laksanakan kebijakan tersebut,” ujar Reni Yusneli di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang, Senin (6/1) lalu.

Perempuan yang pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, pelaksanaan kebijakan itu setelah proses validasi data yang dilakukan Dukcapil Pemprov Kepri tuntas. Menurut Reni, pihaknya sudah merampungkan database pemilik kenderaan bermotor.

“Pajak progresif ini sasarannya adalah pemilik kenderaan roda empat lebih dari satu. Mereka yang akan dikenakan adalah orang yang sama memiliki dua kenderaan roda empat,” jelas Reni.

Masih kata Reni, pertumbuhan kenderaan bermotor khususnya roda empat cukup tinggi di Provinsi Kepri. Atas dasar itu, sebelum penerapan pajak progresif tersebut, bagi pemilik yang menjual kenderaan namun belum balik nama, sebaiknya menyelesaikan proses tersebut dengan pihak terkait.

“Karena ketika membeli kenderaan baru, namun yang lama masih nama yang sama, tentu punya kewajiban ganda. Sebaiknya melakukan balik nama kenderaan bermotor  Kebijakan ini juga untuk tertib administrasi,” jelasnya lagi.

Ditegaskannya, Pemprov Kepri sudah menerbitkan Surat Keputusan (SK) tentang juru sita. Ia berharap dengan adanya regulasi ini, masing-masing wajib pajak kenderaan bermotor untuk taat aturan dan membayar pajak kenderaan bermotor tepat waktu.

“Tingkat kepatuhan wajib pajak tentu sangat mempengaruhi rencana pembangunan pemerintah daerah. Karena sumber utama pendapatan daerah saat ini adalah pada Pajak Kenderaan Bermotor, Bea Balk Nama Kenderaan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor,” tegas Reni Yusneli.

Terpisah, Kepala DPMD Dukcapil Pemprov Kepri, Sardison membenarkan bahwa pihaknya sudah melakukan Perjanjian Kersama (PKS) dengan sejumlah OPD Pemprov Kepri, salah satunya adalah BP2RD Pemprov Kepri.  Menurut Sardison secara teknis BP2RD sudah bisa menggunakan admin yang sudah dibekali oleh Direjen Kependudukan, dan sudah dilakukan aktiviasi admin.

“Sebenarnya tahun ini sudah bisa, mereka bisa membuka akses untuk aktivisi data kependudukan. Karena sudah diikat dengan sebuah perjanjian. Admin di OPD tersebut harus menggunakan sesuai dengan peruntukan. Karena ketika terjadi penyalahgunaan kewenangan, ada konsekuensi hukum yang ditanggung,” ujar Sardison, kemarin.

Sementara itu, Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mendesak BP2RD Provinsi Kepri untuk untuk merazia mobil dengan nomor polisi luar daerah. Karena banyak sudah dibeli oleh warga Kepri, namun tidak dilakukan mutasi ke daerah.

“Tentu ini satu kerugian bagi daerah, karena masih banyak mobil luar yang tidak dilakukan mutasi ke daerah. Sehingga tidak terdaftar sebagai wajib pajak di Kepri,” ujar Rudy Chua, kemarin,

Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan Pemprov Kepri dan DPRD Kepri sudah menyepakati penerapan pajak progresif (pemilik ganda) bagi kenderaan roda empat pada 2017 lalu. Namun sampai saat ini, kebijakkan tersebut belum diterapkan. Padahal Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri sudah menurunkan tarif pajak kenderaan tua.

“Sampai saat ini pajak progresif  belum diberlakukan. Bukan hanya itu, wacana penerapan pajak bagi alat berat juga tak lakukan juga,” ujar Rudy Chua.

Politisi yang membidani masalah ekonomi dan keuangan tersebut menjelaskan, penerapan pajak progresif adalah upaya untuk mendisiplinkan pemilik kenderaan bermotor, khususnya pemilik mobil. Karena banyak satu orang memiliki mobil lebih dari satu. Bahkan meskipun sudah dijual tetapi tidak dilakukan balik nama.

“Kebijakan ini dari upaya untuk melakukan validasi data. Selain itu juga untuk mengingatkan masyarakat tentang adanya pajak berganda bagi yang punya mobil lebih dari satu,” paparnya. (jpg)