Petugas Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Pemprov Kepri melakukan pemeliharaan lampu di Jembatan I Dompak Tanjungpinang, Minggu (12/1). F.Jailani / Batam Pos.

PRO PINANG – Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri batal membenahi Simpang Ramayana, Tanjungpinang lewat APBD Kepri Tahun Anggaran (TA) 2020 ini. Kepala Seksi Reservasi, Dinas PUPP Provinsi Kepri, Handoko mengatakan, prioritas pembangunan dikawasan tersebut adalah jalan layang (fly over) sesuai dengan Detail Engineering Design (DED) yang dibuat Pemprov Kepri Tahun 2018 lalu.

“Pembenahan Simpang Ramayana belum jadi dilaksanakan tahun ini, karena anggaran masih terfokus di Proyek Gurindam 12 yang ditargekan rampung tahun ini. Kita berharap mendapatkan prioritas anggaran pada tahun depan,” ujar Handoko, pertengahan pekan lalu.

Menurut Handoko, persoalan yang akan dituntaskan adalah pembebasan lahan yang berada di Simpang Ramayana. Karena ada beberapa bangunan dikiri dan kanan jalanan yang akan terkena dampak pada kegiatan itu nanti. Masih kata Handoko, Pemprov Kepri akan berkoordinasi dan berkomunikasi dengan Pemko Tanjungpinang terkait persoalan itu. Ditegaskannya, tujuan diracangnya jalan layang selain memperhatikan aspek keselamatan, juga estetika perkotaan.

“Jika merujuk pada DED yang disusun di 2018 lalu, kebutuhan anggaran untuk pembangunan infrastruktur itu nanti adalah sebesar Rp40 miliar. Kita berharap tahun mendatang, rencana pembangunan ini mendapatkan prioritas,” harapnya.

Terpisah, Legislator Komisi III DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan pihaknya akan meminta penjelasan dari Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Provinsi Kepri terkait rencana pembangunan di Simpang Ramayana tersebut. Menurut politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tersebut, pihaknya memang sudah mendapatkan informasi bahwa pada tahun 2018 Pemprov Kepri sudah menyelesaikan penyusunan Detail Engineering Design (DED).

“Kegiatan yang sudah ada DED, harus dilaksanakan pembangunannya. Karena apabila tidak dibangun, maka terkesan buang-buang anggaran untuk buat DED. Sementara kegiatan fisiknya tidak jadi dilaksanakan,” ujar Irwansyah, kemarin.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mendesak turut mendesak Pemprov Kepri untuk membangun jalan layang (fly over) di Simpang Ramayana, Tanjungpinang. Menurut politisi Partai Golkar tersebut, gaung pembangunan infrastruktur tersebut sudah ada sejak 2016 lalu. Namun sampai saat ini, belum terealiasi. “Seandainya infrastruktur tersebut dibangun beberapa tahun lalu, tentu kemacetan tak akan terjadi. Rusaknya Jembatan II Dompak, baru kita dihadapkan pada rekayasa lalu lintas di lokasi tersebut,” ujar Ade Angga.

Pria yang menjabat sebagai Ketua DPD II Partai Golkar Tanjungpinang tersebut menjelaskan, Simpang Ramayana adalah merupakan Jalan Provinsi, tentu ini harus menjadi atensi bagi Pemprov Kepri kedepan. Dijelaskan Angga, kehadiran infrastruktur tersebut bukan hanya berperan sebagai pengurai kemacetan. Namun juga punya nilai estetika perkotaan. “Beberapa waktu lalu, terjadi kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan nyawa melayang. Kita berharap Pemprov Kepri memberikan atensi, sehingga infrastruktur strategis tersebut dapat direaliasikan,” harap Ade Angga.

Mantan Ketua Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Provinsi Kepri itu menyebutkan, dari informasi yang pihaknya terima, Pemprov Kepri sudah menuntaskan detail engineering design (DED) pada 2016 lalu. Lebih lanjut katanya, jika memang ada persoalan tentu bisa disinergikan dengan Pemko Tanjungpinang. “Kondisi sekarang ini, seharusnya menyadarkan kita bahwa lokasi tersebut membuka jalan layang. Tanjungpinang terus menunjukan perkembangan, tentu harus dijawab dengan berbagai infrastruktur penunjang,” jelasnya. (jpg)