Kondisi Gedung Umrah Tanjungpinang yang bermasalah. F.Jailani / Batam Pos

PRO PINANG – Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Syafsir Akhlus mengatakan penyelesaian pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) UMRAH, Dompak menjadi atensi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen Pupera) melalui APBN Tahun Anggaran (TA) 2019-2020. Adapun alokasi anggaran untuk penyelesaian gedung dalam pembangunan tersebut adalah sebesar Rp33,6 miliar.

“Pekerjaan penyelesaian pembangunan tersebut dimulai akhir TA 2019, dan selesaikan pada tahun 2020 ini melalui Satuan Kerja (Satker) Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepri,” ujar Syafsir Akhus menjawab pertanyaan media di Gedung Daerah, Tanjungpinang belum lama ini.

Dijelaskannya, apabila pembangunan infrastruktur tersebut tuntaskan, maka akan ada dua Fakultas yang akan menghuni gedung baru tersebut. Ia berharap dengan rampungnya gedung tersebut, bisa meningkatkan kapasitas UMRAH kedepan. Ditegaskannya, apabila tidak ada halangan, gedung tersebut sudah difungsikan pada akhir TA 2020 mendatang. Namun sebelum itu, pihaknya akan membuat laporan ke Pemerintah Pusat.

“Kami hanya ditugaskan untuk mengisi gedung itu nanti. Sedangkan tanggungjawab untuk menyelesaikan gedung dalam pembangunan tersebut sepenuhnya berada dibawah Kemen Pupera,” jelasnya.

Berdasaran papan nama yang terpasang di lokasi pembangunan, tertulis kegiatannya adalah rehabilitasi prasarana infrastruktur pendidikand dasar dan menengah. Adapun pekerjaanya adalah pembangunan gedung ruang kelas belajar, Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang. Sedangkan alokasi anggarannya sebesar Rp33,6 miliar. Sementara itu, pekerjaan tersebut harus dituntaskan dalam waktu 390 hari. Namun dipapan nama itu, tidak tertera kontraktor pelaksana, maupun pihak pengawasan kegiatan tersebut.

Seperti diketahui, spada tahun 2012 lalu, Pejabat UMRAH, Tengku Afrizal, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan ruang belajar senilai Rp13 miliar dari APBN ditetapkan sebagai tersangka. Proyek tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian sekitar Rp2 miliar hingga dituntut pidana korupsi. Paska proses hukum tersebut, pembangunan gedung tersebut mangkrak beberapa tahun.

Kemudian pada pada 2017 lalu, giliran Hery Suryadi juga merupakan PPK dalam pengadaan barang program integrasi sistem informasi Umrah senilai Rp 30 miliar. Bahkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya indikasi kerugian negara sekitar Rp12,4 miliar. (jpg)