Kepala Seksi (Kasi) Intel Kejari Tanjungpinang, Rizky Rahmatullah. F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

PRO PINANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang terus mengumpulkan keterangan saksi saksi dan bukti baru terkait kasus korupsi pajak (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang. Dalam proses penyidikan, penyidik pidana khusus (pidsus) memeriksa saksi kunci yakni dua pejabat Pemerintah Kota (Pemko) Tanjungpinang.

Kepala Kejari Tanjungpinang, Ahelya Abustam melalui Kasi Intel Rizky Rahmatullah menjelaskan, dalam lanjutan penyidikan, pihaknya kembali memeriksa Kepala Inspektorat Tanjungpinang Tengku Dahlan dan Kepala Bidang Aset Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang, Yudi Ramdani sebagai saksi.

“Pemeriksaan dua saksi penting ini untuk mempertajam proses penyidikan dan mengungkap fakta fakta,” ungkap Rizky, Kamis (16/1).

Pemeriksaan yang dilakukan terhadap Tengku Dahlan, kata Rizky, terkait tupoksi tugas dan kewenangannya. Sedangkan pemeriksaan terhadap Yudi lebih mendalam yakni seputar pengetahuannya mengenai pajak BPHTB yang disetorkan oleh wajib pajak saat ia masih bertugas di BP2RD Tanjungpinang.

“Kami akan kembali memanggil saksi saksi lainnya,” katanya.

Penyidik, lanjut Rizky, akan meminta keterangan ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri guna mengungkap kerugian negara dalam kasus tersebut.

“Permintaan ahli sudah diajukan ke BPKP Kepri untuk memberikan keterangan,” jelasnya.

Sejauh ini, penyidik pidsus telah melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Tabungan Negara (BTN), Notaris, Kepala BP2RD Tanjungpinang Riany, Kabid Penetapan Pajak BP2RD Tina Darma Surya, dan mantan Kabid Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB BP2RD Tanjungpinang periode 2013-2015 Rianto serta sejumlah staf BP2RD Tanjungpinang.

Sebelumya diketahui, proses penyelidikan dugaan korupsi pajak senilai Rp 1,2 miliar di BP2RD Tanjungpinang tahun 2018-2019 menemui titik terang. Dari hasil gelar perkara dan pemeriksaan pihak pihak terkait, Kejari Tanjungpinang menemukan adanya kerugian negara dan meningkatkan status penyelidikan umum menjadi penyidikan pidsus. (odi)