Plt Gubernur Kepri, H Isdianto meninjau progres pembangunan jalan di depan patung kuda Sei Panas, Batam belum lama ini. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Pemerintah Provinsi Kepri melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Pertanahan (PUPP) Pemprov Kepri batal menuntaskan pembangunan jalan dari Simpang BNI Sungai Panas sampai ke Underpass. Kepala Seksi (Kasi) Reservasi Jalan dan Jembatan, Dinas PUPP Kepri, Handoko mengatakan kelanjutan proyek strategis tersebut terkendala pada persoalan anggaran.

“Dalam penyusunan anggaran kita sudah memasukan kebutuhan penyelesaikan pembangunan jalan dari Simpang BNI ke Underpass itu. Namun karena terbatasnya kemampuan anggaran, sehingga belum bisa diakomodir lewat APBD Kepri TA 2020 ini,” ujar Handoko, Kamis (16/1) di Tanjungpinang.

Menurut Handoko, pihaknya sangat berkeinginan untuk menuntaskan pekerjaan di tahun ini. Namun semua terpulang pada kemampuan anggaran daerah. Dijelaskannya, lewat APBD 2019 lalu, pekerjaan fokus pada pembukaan row jalan. Karena disepanjang Jalan Laksamana Bintan, Sungai Panas tersebut akan dirancang dua jalur dengan luas 80 meter. Meskipun demikian kondisinya, untuk sementara tetap bisa dilalui.

“Masing-masing jalur dikiri dan kanan jalan nanti ada lima lajur. Didalam Detail Engineering Design (DED) yang sudah ada, Simpang Kuda akan ditata dengan Traffic Light,” jelas Handoko.

Disebutkannya juga, pembangunan yang sudah dikerjaan sampai saat ini alokasi anggarannya sebesar Rp23 miliar. Sedangkan realisasi pekerjaan masih pada angka 37 persen. Ditegaskannya melihat kondisi kemampuan keuangan daerah sekarang ini, juga tidak memungkin pekerjaan tersebut dilakukan pada APBD Perubahan mendatang. Sehingga kelanjutan pembangunan infrastruktur tersebut sangat memungkin lewat APBD TA 2021 mendatang.

Plt Gubernur Kepri, H Isdianto meninjau progres pembangunan jalan di depan patung kuda Sei Panas, Batam belum lama ini. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

“Secara keseluruhan masih membutuhkan sekitar Rp40 miliar lagi. Tentu kami berharap kebutuhan ini menjadi prioritas di 2021 mendatang. Karena memang pelebaran jalan di Batam adalah untuk mendukung pelayanan dan kenyaman berkendara di Batam yang sedang bertransformasi menjadi daerah wisata,” jelasnya lagi.

Masih kata Handoko, bukan hnya pekerjaan di Jalan Laksamana Bintan saja yang tertunda. Penyelesaikan jalan dari Simpang Franky ke Simpang BNI juga turut terkena dampaknya. Lebih lanjut jelasnya, pekerjaan yang tertunda adalah pembangunan parit, retaining wall (dinding penahan tanah), dan pengaspalan jalan. Adapun kebutuhan anggarannya sekitar Rp14 miliar lagi.

“Pemprov hanya fokus pada infrastruktur jalannya. Sedangkan untuk pendestarian atau ruang pejalan kaki dari Simpang Franky sampai ke Underpass akan digarap oleh Pemko Batam,” tutup Handoko.

Sementara itu, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan, kelanjutan pembangunan jalan dari Simpang BNI ke Underpass tersebut memang tidak ada diajukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri Banggar DPRD Kepri. Menurut Legislator Komisi III itu, tanpa adanya usulan, tentu tidak akan dibahas. (jpg)