Ketua Bawaslu Tanjungpinang, Muhamad Zaini dan staf saat melakukan pengawasan pendaftaran PKK di Kantor KPU Kota Tanjungpinang belum lama ini. F.Bawaslu untuk Batam Pos

PRO PINANG – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Tanjungpinang buka posko layanan informasi dan pengaduan masyarakat terhadap proses perekrutan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Tanjungpinang.

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang, Muhamad Zaini menjelaskan selain fokus pada pengawasan perekrutan PPK, Bawaslu juga memastikan agar KPU memperhatikan ketepatan waktu dalam proses pembentukan PPK sesuai jadwal dalam Peraturan KPU Nomor 16 Tahun 2016 yang dilaksanakan mulai 15 Januari hingga 25 Februari 2020.

“Memastikan proses sesuai tahapan, prosedur dan tatacara perekrutan, “kata Zaini, Senin (20/1).

Selain itu kata Zaini, KPU harus memastikan calon PPK tidak terlibat dalam unsur pengurus dan anggota partai politik (Parpol) pelaksana atau tim kampanye, memastikan tidak pernah menjabat lebih dari dua periode, serta tidak terdapat dalam ikatan perkawinan sebagai penyelenggara Pemilu.

“Agar terpilih anggota PPK yang sesuai dengan persyaratan, berintegritas, profesionalitas, sehingga mampu melaksanakan proses tahapan Pilkada yang demokratis di tingkat kecamatan, “ucapnya.

Sebagai upaya pencegahan, Bawaslu telah mengirim surat kepada KPU Tanjungpinang dan sudah berkoordinasi secara langsung, untuk menyamakan persepsi dan mengingatkan terkait beberapa persoalan mendasar, agar tahapan dan proses perekrutan sesuai peraturan dan perundangan.

“Sebagai penguatan pengawasan berdasarkan arahan Bawaslu RI melalui surat No.SS-0031/K.BAWASLU/PM.00.00/1/2020 terkait Pengawasan Pembentukan PPK dalam Pilkada 2020, “papar Zaini.

Disampaikan Zaini, posko pusat layanan informasi dan pengaduan masyarakat, untuk memudahkan masyarakat memberikan masukan dan tanggapan terhadap rekam jejak calon PPK, masyarakat bisa melaporkan dugaan pelanggaran jika proses yang dilakukan KPU tidak sesuai peraturan perundangan.

“Kami mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawasi proses perekrutan PPK, silahkan laporkan terkait rekam jejak calon PPK, atau terdapat informasi lain, “tegas Zaini.

Selain itu, lanjut Zaini menjelaskan pada 15 hingga 17 Januari 2020, Bawaslu juga melibatkan peranan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dalam melakukan pengawasan lapangan terhadap pelaksanaan pengumuman pembukaan pendaftaran seleksi calon anggota PPK di seluruh wilayah kecamatan.

“Memastikan informasi pendaftaran telah terpublikasi di sejumlah tempat strategis, seperti kantor kecamatan, kelurahan, dan memastikan pengumuman pendaftaran dilaksanakan di tempat-tempat yang mudah dijangkau maupun diakses publik, “imbuhnya. (cr2)