Kapolres Tanjungpinang, AKBP Muhammad Iqbal. F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

PRO PINANG – Hingga saat ini, Satreskrim Polres Tanjungpinang masih melakukan penyelidikan terkait dua kasus korupsi di dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Tanjungpinang.

Dua kasus tersebut yakni dugaan penggelembungan (mark up) harga pengadaan barang dan jasa di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang dan dugaan Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif di Sekretariat Dewan (Sekwan) Tanjungpinang.

Kapolres Tanjungpinang, AKBP Muhammad Iqbal menjelaskan, penyidik unit tindak pidana korupsi masih mengumpulkan keterangan saksi-saksi terkait dua kasus tersebut.

“Masih lidik dan pemeriksaan saksi,” katanya di Mapolres Tanjungpinang, Rabu (22/1).

Proses penyelidikan, kata Iqbal, membutuhkan waktu agar struktur hukumnya terbentuk dan memenuhi unsur pidana.

“Jika memenuhi unsur akan ditingkatkan ke penyidikan,” jelasnya.

Selain memeriksa saksi dan mengumpulkan barang bukti, penyidik juga terus berkoordinasi dengan ahli dan audit eksternal.

“Kami masih melanjutkan penyelidikan guna mencari fakta fakta,” jelas Iqbal.

Seperti diketahui, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi antara lain, Kepala BP2RD Tanjungpinang Riany beserta beberapa orang stafnya dalam kasus mark up harga pengadaan barang dan jasa.

Penyidik juga telah meminta keterangan Kepala Bidang (Kabid) Administrasi Kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tanjungpinang, Yussuwadinata, dalam kasus SPPD fiktif beserta sejumlah staf. (odi)