Penyidik Kejari Tanjungpinang menggeledah salah satu ruang di kantor BPKAD Tanjungpinang, Selasa (28/1). F.Kejari Tanjungpinang untuk Batam Pos

PRO PINANG – Penyidik pidana khusus (pidsus) dan tim intelijen Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang menggeledah salah satu ruang kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang, Selasa (28/1).

Penggeledahan dilakukan guna mengumpulkan alat bukti terkait kasus korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang.

Kepala Kejari Tanjungpinang, Ahelya Abustam menjelaskan, dalam penggeledahan, pihaknya mengamankan sejumlah dokumen dan surat penting serta laptop. Selain di ruang kantor, pihaknya juga menggeledah rumah pribadi terduga kasus korupsi tersebut.

“Yang bersangkutan (terduga, red) saat ini bekerja di BPKAD. Jadi penyidik menggeledah ruang kerjanya,” kata Ahelya didampingi Kasipidsus, Rakatama Aditya.

Selanjutnya, Kejari Tanjungpinang segera menetapkan tersangka dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 1,3 miliar tersebut.

“Penetapan tersangka menunggu hasil audit BPKP Kepri. InsyaAllah secepatnya diumumkan,” jelas Ahelya.

Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Tabungan Negara (BTN), Notaris, Kepala Inspektorat Tanjungpinang Tengku Dahlan, Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang Yudi Ramdani, Kepala BP2RD Tanjungpinang Riany, Kabid Penetapan Pajak BP2RD Tina Darma Surya, dan mantan Kabid Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB BP2RD Tanjungpinang periode 2013-2015, Rianto serta sejumlah staf BP2RD Tanjungpinang.

Sebelumnya diketahui, dugaan korupsi pajak ini terungkap setelah Kejari Tanjungpinang menerbitkan Surat Perintah (Sprint) pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terkait adanya dugaan penggelapan pajak BPHTB senilai Rp 1,3 miliar yang diduga digelapkan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) inisial Y dan D sepanjang tahun 2018 hingga 2019.

Dalam penyelidikan, penyidik menemukan adanya kerugian negara dalam dugaan tersebut. Setelah melakukan gelar perkara, penyidik kemudian meningkatkan status dugaan korupsi tersebut, dari penyelidikan umum menjadi penyidikan pidsus. (odi)