Kantor Kejaksaan Negeri Tanjungpinang. F.Istimewa

PRO PINANG – Penyidik pidana khusus (pidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang memeriksa mantan Kepala Bidang (Kabid) Penetapan Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang periode 2017-2019, Isnaini Bayu Wibowo, Kamis (30/1). Pemeriksaan tersebut guna mempertajam proses penyidikan dan mengumpulkan alat bukti dalam kasus korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) BP2RD Tanjungpinang.

Kasipidsus Kejari Tanjungpinang Aditya Rakatama menjelaskan, pemeriksaan saksi bertujuan untuk mengumpulkan fakta fakta baru dan penandatangan sejumlah dokumen penting terkait kasus tersebut.

“Ada sekitar 15 pertanyaan terkait penandatangan beberapa dokumen penting,” jelasnya.

Saksi yang kini menjabat Kepala Bagian (Kabag) Umum dan Kehumasan Sekretariat Dewan (Sekwan) Kepri ini, diminta untuk melengkapi sejumlah dokumen penting terkait pajak BPHTB.

“Saksi meminta waktu untuk melengkapi sejumlah dokumen. Besok (hari ini, red) akan dilengkapi,” kata Aditya.

Dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 1,3 miliar tersebut, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Tabungan Negara (BTN), Notaris, Kepala Inspektorat Tanjungpinang Tengku Dahlan, Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang Yudi Ramdani, Kepala BP2RD Tanjungpinang Riany, Kabid Penetapan Pajak BP2RD Tina Darma Surya, dan mantan Kabid Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB BP2RD Tanjungpinang periode 2013 2015 Rianto serta sejumlah staf BP2RD Tanjungpinang.

Sebelumnya diketahui, dugaan korupsi pajak ini terungkap setelah Kejari Tanjungpinang menerbitkan Surat Perintah (Sprint) pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terkait adanya dugaan penggelapan pajak BPHTB senilai Rp 1,3 miliar yang diduga digelapkan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) inisial Y dan D sepanjang tahun 2018-2019.

Dalam penyelidikan, penyidik menemukan adanya kerugian negara dalam dugaan tersebut. Setelah melakukan gelar perkara, penyidik kemudian meningkatkan status dugaan korupsi tersebut, dari penyelidikan umum menjadi penyidikan pidsus. (odi)