Edy Sofyan dan Budy Hartono saat menjadi saksi untuk terdakwa Nurdin Basirun. F.Jailani / Batam Pos

PRO PINANG – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Provinsi Kepri, Edy Sofyan dan Kepala Bidang (Kabid) Perikanan Tangkap, DKP Provinsi Kepri, Budy Hartono sebagai terdakwa perkara suap izin pemanfaatan ruang laut dituntut lima tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jumat (31/1) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

Dalam tuntun yang dibacakan JPU KPK, Yadyn Palebangan, menyatakan terdakwa 1 Edy Sofyan dan terdakwa 2 Budy Hartono telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tidak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan pertama melanggar pasal 12 huruf a UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tidak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tidak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 KUHP.

Dijelasknnya, Edy Sofyan dan Budy Hartono menerima uang SGD 6 ribu dari Kock Meng melalui Abu Bakar. Uang tersebut diserahkan keduanya kepada Nurdin. Uang bertujuan untuk pengurusan izin reklamasi yang diajukan Kock Meng. Ditegaskannya, berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tampak sebagai maksud dan kehendak dari penerimaan uang yang dilakukan Nurdin Basirun bersama-sama dengan Edy dan Budy agar Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri menandatangani surat izin prinsip pemanfaatan laut atas nama pemohon Kock Meng.

“Maka unsur menerima hadiah atau janji telah terpenuhi dalam perbuatan terdakwa sehingga telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1 Edy Sofyan, dan terdakwa 2 Budy Hartono berupa pidana penjara selama 5 tahun dikurangi masa tahanan, dan pidana denda sebesar Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan,” tegasnya.

Pada sidang dengan agenda pembacaan tuntutan tersebut, jaksa membeberkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi masing-masing terdakwa. Adapun keadaan yang memberatkan bagi kedua terdakwa adalah perbuatan keduanya bertentangan dengan semangat masyarakat, bangsa dan negara sebagai program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Sedangkan keadaan yang meringankan, pertama kedua terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya. Kedua masing-masing terdakwa bersikap sopan dalam menjalani persidangan. Ketiga, khusus bagi Budy Hartono karena disetujui sebagai JC, tentu akan mendapatkan keringan tambahan.

Dalam sidang itu, JPU KPK menjelaskan, bahwa terdakwa Budy Hartono pada 20 Januari 2020 telah mengajukan untuk menjadi saksi yang bekerjasama dengan aparat penegak hukum (justice collaborator). Berdasarkan adanya Surat Keputusan dari Pimpinan KPK, hal ini menjadi sesuatu yang sangat meringankan bagi Budy Hartono. Apalagi majelis hakim juga menyetujui hal itu.

Tuntutan yang dijatuhkan JPU KPK ini lebih berat dibandingkan dengan, tuntutan terhadap dua tersangka lainnya, yakni Abu Bakar yang dituntut dua tahun penjara, denda Rp50 juta, dan subsidair tiga bulan penjara. Sedangkan Kock Meng yang dituntut hukuman dua tahun penjara, denda Rp100 juta, subsidair enam bulan penjara. Karena kedua tersangka tersebut dituntut pidana penjara selama dua tahun.

Sementara itu, pada sidang lanjutan untuk terdakwa Nurdin Basirun, Rabu (29/1) lalu, JPU KPK menargetkan sidang dengan agenda mendengarkan keterangan saksi-saksi tuntas pada bulan Februari 2020. Baik itu dari pihak pengusaha maupun Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menjadi saksi dalam perkara ini.(jpg)