Kabid Aset BPKAD Tanjungpinang, Yudi Ramdani (2 kanan) saat memenuhi panggilan Kejaksaan, Rabu (5/1). F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

PRO PINANG – Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang, Yudi Ramdani batal diperiksa penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang. Pemeriksaan terkait dugaan korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang ini tertunda, sebab jaksa masih melaksanakan persidangan dan pemeriksaan kasus lainnya.

Sejauh ini, Yudi diperiksa penyidik untuk ketiga kalinya. Yudi yang disebut sebut sebagai terduga dalam kasus ini, telah menunjuk kuasa hukum untuk mendampinginya menjalani pemeriksaan.

“Kami memenuhi panggilan jaksa, tapi pemeriksaan dijadwal ulang. Ya ditunggu saja,” jelas Iwan Kesuma, kuasa hukum Yudi di Kantor Kejari Tanjungpinang, Rabu (5/1).

Iwan mengaku baru pertama kali mendampingi Yudi dalam. pemeriksaan. Sebab ia baru ditunjuk sebagai kuasa hukum pada 30 Januari 2020.

“Ya nanti kita lihat perkembangan pemeriksaan selanjutnya, “ujarnya.

Dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 1,3 miliar tersebut, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Tabungan Negara (BTN), Notaris, Kepala Inspektorat Tanjungpinang Tengku Dahlan, Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang Yudi Ramdani, Kepala BP2RD Tanjungpinang Riany, Kabid Penetapan Pajak BP2RD Tina Darma Surya, dan mantan Kabid Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB BP2RD Tanjungpinang periode 2013-2015 Rianto serta sejumlah staf BP2RD Tanjungpinang.

Sebelumnya diketahui, dugaan korupsi pajak ini terungkap setelah Kejari Tanjungpinang menerbitkan Surat Perintah (Sprint) pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terkait adanya dugaan penggelapan pajak BPHTB senilai Rp 1,3 miliar yang diduga digelapkan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) inisial Y sepanjang tahun 2018-2019. Dalam penyelidikan, penyidik menemukan adanya kerugian negara dalam dugaan tersebut. Setelah melakukan gelar perkara, penyidik kemudian meningkatkan status dugaan korupsi tersebut, dari penyelidikan umum menjadi penyidikan pidsus. (odi)