Ilustrasi Pegawai PT PLN (Persero) tengah memeriksa jaringan listrik. F.Istimewa

PRO PINANG – Manager Sub Bidang Pertanahan PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera (UIPKITSUM), Rico Dilo Ginting mengatakan, rencana untuk memperkuat sistem kehandalan listrik di Pulau Bintan melalui pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 200 mega watt (2×100) masih terganjal pada persoalan lahan. Atas dasar itu, pihaknya sudah meminta dukungan kepada Pemerintah Provinsi Kepri.

“Untuk menggesa rencana strategis ini, UIPKITSUM sudah mengajukan penyampaian ke Gubernur Provinsi Kepri, yakni permohonan tahap persiapan pengadaan lahan PLTU Bintan 2×100 MW pada pertengahan 2019 lalu, “ujar Rico Dilo Ginting, Kamis (6/2).

Dijelaskannya, lokasi pembangunan PLTU Bintan tersebut direncanakan di kawasan Galang Batang. Ditegaskannya, semakin cepatnya persoalan lahan rampung, tentu kegiatan pembangunan infrastruktur fisik juga akan segera terlaksana. Karena tujuan pembangunan PLTU Bintan tersebut adalah untuk memperkuat sistem kelistrikan di Pulau Bintan (Tanjungpinang-Bintan). Maka dari itu, pihaknya mengharapkan dukugan dari Pemerintah Provinsi Kepri.

“Tentu pembangunan pembangkit baru ini untuk mendukung pembangunan daerah. Baik itu dalam hal investasi maupun perekonmian tentunya. Maka perlu ada peningkatan kehandalan energi listrik di Pulau Bintan, “jelasnya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Hendry Kurniadi mengatakan, Pemprov Kepri sudah menindaklajuti apa yang menjadi permohonan dari UIPKITSUM terkait rencana pembangunan PLTU 2×100 di Bintan. Dijelaskannya, surat dukungan tersebut sudah disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Bintan. Karena untuk persoalan lahan tentunya menjadi ranah Pemkab Bintan.

“Kami akan evaluasi lagi tentunya bersama pihak terkait. Apakah sudah progres dari Pemkab Bintan tentang pengadaan lahan tersebut atau belum. Karena memang, Pulau Bintan sangat membutuhkan tambahan daya bagi pengembangan dan pembangunan daerah,” ujar Hendry Kurniadi, kemarin.

Terpisah, Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengharapkan ada respon yang cepat dari Pemkab Bintan mampun Pemprov Kepri untuk mencari solusi masalah lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit tersebut. Menurut politisi Partai Hanura itu, dengan adanya PLTU dengan kapasitas 2×100 MW tersebut akan membuat sistem kelistrikan di Pulau Bintan akan lebih mandiri. Sehingga tidak terlalu bergantung dengan sistem interkoneksi.

Lebih lanjut katanya, pembangunan infrastruktur pembangkit listrik di Pulau Bintan sudah sangat mendesak. Karena tingginya tingkat pemakaian listrik. Kenaikan tersebut mencapai 6 mega watt (MW) pertahun. Sejak 2017 terjadi peningkatan signifikan di Tanjungpinang dan Bintan. Bahkan pada 2018 angkanya tembus 7,05 persen atau diatas rata-rata nasional yang jumlah 5 persen. Peningkatan penggunaan listrik di Bintan, karena diserap dari sektor industri pariwisata yang sedang terjadi perkembangan di kawasan Trikora, Bintan.

“Sedangkan di Tanjungpinang dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan di sektor properti atau perumahan,” jelas Rudy Chua. (jpg)