Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi. F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Hendri Kurniadi mengatakan, terkait rencana strategis PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera (UIPKITSUM) untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2×100 mega watt (mw) sudah ditindaklajuti oleh Pemprov Kepri. Menurutnya, bentuk respon yang diberikan adalah menindaklajuti surat permohonan yang diajukan ┬áPLN Persero pada Agustus 2019 lalu. Namun masih ada beberapa persoalan yang harus diselesaikan.

“Pemprov Kepri sudah memfasilitasi rapat persiapan oleh Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Barenlitbang) Provinsi Kepri pada Agustus 2019 untuk persiapan tanah PLTU tersebut, “ujar Hendri Kurniadi, Jumat (7/2) di Kantor Gubernur Kepri, Tanjungpinang.

Mantan Kepala Bagian (Kabag) Protokol Pemprov Kepri tersebut menjelaskan, dari proses yang sudah dilakukan, ada beberapa kesimpulan yang didapat. Pertama Pemprov Kepri meminta PLN Persero untuk menyempurnakan kajian terkait rencana strategis pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2×100 mega watt (mw) tersebut. Kedua, lokasi yang dipilih sebagai titik yang dicadangkan masih bermasalah, karena tumpang tindih pemilik.

“Tim Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) menyarankan untuk lokasi dikoordinasikan dengan tim tata ruang Provinsi Kepri. Namun sampai sekarang belum ada tindaklajutnya. Karena kewenangan tata ruang bukan di kami, “tegas Hendri.

Masih kata Hendri, terkait masalah status lahan, memang masih terdapat beberapa Pihak yg mengakui sebagai pemilik lahan yg direncanakan untuk pembangunan PLTU oleh PT PLN (Persero). Menyiasati hal itu, PT PLN (Persero) diminta untuk memperbaiki Dokumen Perencanaan Pengadaan Lahan pembangunan PLTU yang telah disampaikan. Dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan pihak-pihak dan instansi terkait.

“Maka dari itu, juga disarankan membuat beberapa opsi pilihan lokasi yang dinilai lebih memungkinkan untuk pembangunan PLTU tersebut. Tambahan pasokan listrik memang dibutuhkan, bagi kepentingan pembangunan strategis daerah di Pulau Bintan, “tutup Hendri Kurniadi.

Terpisah, Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengharapkan ada respon yang cepat dari Pemerintah Daerah. Tentu perlu ada sinergi antara Pemkab Bintan dengan Pemprov Kepri untuk mencari solusi masalah lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit tersebut. Menurut politisi Partai Hanura itu, dengan adanya PLTU dengan kapasitas 2×100 MW tersebut akan membuat sistem kelistrikan di Pulau Bintan akan lebih mandiri. Sehingga tidak terlalu bergantung dengan sistem interkoneksi dari Batam.

Lebih lanjut katanya, pembangunan infrastruktur pembangkit listrik di Pulau Bintan sudah sangat mendesak. Karena tingginya tingkat pemakaian listrik. Kenaikan tersebut mencapai 6 mega watt (MW) pertahun. Sejak 2017 terjadi peningkatan signifikan di Tanjungpinang dan Bintan. Bahkan pada 2018 angkanya tembus 7,05 persen atau diatas rata-rata nasional yang jumlah 5 persen. Peningkatan penggunaan listrik di Bintan, karena diserap dari sektor industri pariwisata yang sedang terjadi perkembangan di kawasan Trikora, Bintan.

“Sedangkan di Tanjungpinang dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan di sektor properti atau perumahan. Maka dari itu, kita perlu memperkuat kehandalan listrik secara mandiri. Selain itu tentunya bisa mendukung antara Batam dan Pulau Bintan, “jelas Rudy Chua. (jpg)