Kasi Intel Kejari Tanjungpinang, Rizky Rahmatullah. F.Yusnadi Nazar / Batam Pos

PRO PINANG – Proses penyidikan korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang masih berlanjut. Hasil penyidikan sementara, Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang menemukan bukti-bukti baru dalam kasus tersebut.

Kasi Intel Kejari Tanjungpinang, Rizky Rahmatullah mengatakan, pihaknya masih melakukan pengembangan terkait penemuan fakta dan bukti baru dalam penyidikan.

“Dalam pemeriksaan penyidik menemukan beberapa bukti baru, “jelasnya.

Menurutnya, penetapan tersangka dalam kasus ini, masih menunggu hasil audit yang dilakukan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.

“Dalam waktu dekat akan ditetapkan tersangkanya,” kata Rizky.

Dalam kasus yang diduga merugikan negara sebesar Rp 1,3 miliar tersebut, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Tabungan Negara (BTN), Notaris, Kepala Inspektorat Tanjungpinang Tengku Dahlan, Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang Yudi Ramdani, Kepala BP2RD Tanjungpinang Riany, Kabid Penetapan Pajak BP2RD Tina Darma Surya, dan mantan Kabid Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB BP2RD Tanjungpinang periode 2013-2015 Rianto, serta sejumlah staf BP2RD Tanjungpinang.

Sebelumnya diketahui, dugaan korupsi pajak ini terungkap setelah Kejari Tanjungpinang menerbitkan Surat Perintah (Sprint) pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terkait adanya dugaan penggelapan pajak BPHTB senilai Rp 1,3 miliar yang diduga digelapkan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) inisial Y sepanjang tahun 2018-2019.

Dalam penyelidikan, penyidik menemukan adanya kerugian negara dalam dugaan tersebut. Setelah melakukan gelar perkara, penyidik kemudian meningkatkan status dugaan korupsi tersebut, dari penyelidikan umum menjadi penyidikan pidsus. (odi)