Penandatanganan komitmen bersama pencanangan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBK oleh Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang dan jajaran Rabu (12/2). F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Pencanangan Pembangunan Zona Integritas (ZI), menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada tiga Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kepri.

Tiga Satker itu adalah Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Kantor Rumah Tahanan Negra Kelaa I Tanjungpinang, dan Rumah Detensi Imigrasi Pusat Tanjungpinang, pencanangan itu bertujuan untuk mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabilitas, bebas dari korupsi dan nepotisme (KKN).

Kepala Divisi Administrsi Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia (Kemenkumham) Kepri, Ajar Anggono mengatakan WBK dan WBBM merupakan komitmen yang wajib dilaksakan di tahun 2020.

“Tahun kemarin masih diusulkan, “kata Ajar, saat wawancara di Kantor Imigrasi Kelas I Tanjungpinang, Rabu (12/2).

Dijelaskan Ajar, persiapan awal adalah proses pencanangan, dalam proses pembangunan zona integritas itu dilakukan survei baik internal maupun eksternal. Terdapat komponen pengungkit yang terdiri dari enam area perubahan yang akan dilaksanakan.

“Ada survei dari inspektorat jenderal untuk melakukan penilaian pada enam komponen itu, “jelasnya.

Dikatakan Ajar, jika komponen pengungkit lulus maka dilanjutkan komponen hasil yang dilakukan oleh eksternal, biasanya dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Penandatanganan komitmen bersama pencanangan pembangunan ZI menuju WBK dan WBBK oleh ke tiga Kepala Satker, Rabu (12/2). F.Peri Irawan / Batam Pos

“Baru bisa mendapat predikat pada tahun 2020, “ungkapnya.

Tahun 2019 lalu, Ajar menyebutkan terdapat dua satuan kerja yang mendapat predikat WBK yaitu Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas I Tanjungpinang dan Imigrasi Kelas I Khusus Batam.

“Mudah-mudahan tahun ini dari 21 Satker di Kepri ada yang mendapat predikat WBK,” harapnya.

Ajar menyebut, program menuju WBK dan WBBM merupakan program Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan RB), kemudian dilaksanakan di daerah.

“Yang terpenting dari WBK dan WBBM adalah komitmen yang dilakukan dari kepala kantor hingga pegawai honor, “katanya.

Dikatakan Ajar, dalam survei tidak tertutup kemungkinan juga dilakukan pada pegawai honor dan para pengunjung terkait pelayanan yang ada di kantor unit pelayanan.

“Termasuk di Lapas juga dilakukan survei pada penghuni lapas, “sebutnya. (cr2)