Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepri, Miswanto. F.Dok BPPW Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Proyek penyelesaian pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang senilai Rp33,6 miliar diduga digarap perusahaan bermasalah. Kontraktor proyek, PT Michelindo Cahaya Rejeki (MCR) sempat terlibat wan prestasi pada kegiatan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendukung Sentra Perikanan dan Kelautan Terpadu (SPKT) di Pulau Sebatik senilai Rp53 miliar pada 2017 lalu.

“Kami sebagai Satuan Kerja (Satker) hanya melaksanakan hasil lelang. Karena kewenangan untuk melakukan verifikasi bermasalah atau tidaknya adalah Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi (BP2JK) yang melaksanakan proses lelang, “ujar Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepri Miswanto, Kamis (13/2) di Tanjungpinang.

Menurut Miswanto, sampai sejauh ini proses pekerjaan di lapangan berjalan dengan baik. Pihaknya memberikan apresiasi atas track record kontraktor yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan pembangunan RKB UMRAH Tanjungpinang. Ditegaskannya, perusahaan yang diblack list tentu bisa dicek secara online. Namun dengan adanya informasi ini, tentu menjadi pengingat bagi pihaknya untuk memperketat pengawasan pekerjaan di lapangan.

“Kami tentunya berupaya untuk menyelesaikan RKB yang sempat mangkrak beberapa tahun. Karena infrastruktur strategis ini sangat dibutuhkan UMRAH Tanjungpinang. Tentu sayang aset yang dibangun dengan APBN, apabila tidak dituntaskan,” tegas Miswanto.

Ditanya mengenai adanya perbaikan plang nama pada lokasi proyek? Mengenai hal itu, Miswanto mengakui adanya kesalahan administrasi. Ditegaskannya, ada beberapa pekerjaan yang menjadi fokus kontraktor, pertama perbaikan bangunan yang rusak, landskap, pemasangan keramik lantai, dan instalasi jaringan listrik. Disebutkannya juga, target rampungnya infrastruktur tersebut adalah pada Desember 2020 mendatang.

“Konsultan Manajemen Konstruksi (MK) PT Arihta Teknik Persada KSO PT Laras Sembada. Kami tentu sangat berharap, Kontraktor dapat bekerja dengan baik sesuai tanggungjawab yang diterima,” tutup Miswanto.

Kondisi Gedung Umrah Tanjungpinang yang bermasalah. F.Dok BPPW Kepri untuk Batam Pos

Belum lama ini, Rektor Universitas Maritim Raja Ali Haji (UMRAH) Tanjungpinang, Syafsir Akhlus mengatakan penyelesaian pembangunan Ruang Kelas Belajar (RKB) UMRAH, Dompak menjadi atensi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen Pupera) melalui APBN Tahun Anggaran (TA) 2019-2020. Adapun alokasi anggaran untuk penyelesaian gedung dalam pembangunan tersebut adalah sebesar Rp33,6 miliar.

“Pekerjaan penyelesaian pembangunan tersebut dimulai akhir TA 2019, dan selesaikan pada tahun 2020 ini melalui Satuan Kerja (Satker) Balai Prasarana Pemukiman Wilayah (BPPW) Provinsi Kepri, “ujar Syafsir Akhus menjawab pertanyaan media di Gedung Daerah, Tanjungpinang belum lama ini.

Dijelaskannya, apabila pembangunan infrastruktur tersebut tuntaskan, maka akan ada dua Fakultas yang akan menghuni gedung baru tersebut. Ia berharap dengan rampungnya gedung tersebut, bisa meningkatkan kapasitas UMRAH kedepan. Ditegaskannya, apabila tidak ada halangan, gedung tersebut sudah difungsikan pada akhir TA 2020 mendatang. Namun sebelum itu, pihaknya akan membuat laporan ke Pemerintah Pusat.

“Kami hanya ditugaskan untuk mengisi gedung itu nanti. Sedangkan tanggungjawab untuk menyelesaikan gedung dalam pembangunan tersebut sepenuhnya berada dibawah Kemen Pupera,” jelasnya.

Seperti diketahui, spada tahun 2012 lalu, Pejabat UMRAH, Tengku Afrizal, yang merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pembangunan ruang belajar senilai Rp13 miliar dari APBN ditetapkan sebagai tersangka. Proyek tersebut mengakibatkan negara mengalami kerugian sekitar Rp2 miliar hingga dituntut pidana korupsi. Paska proses hukum tersebut, pembangunan gedung tersebut mangkrak beberapa tahun.

Kemudian pada pada 2017 lalu, giliran Hery Suryadi juga merupakan PPK dalam pengadaan barang program integrasi sistem informasi Umrah senilai Rp 30 miliar. Bahkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menemukan adanya indikasi kerugian negara sekitar Rp12,4 miliar. (jpg)