Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau, HTS Arif Fadillah beri sambutan pada Pembukaan acara Pembinaan Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik Tingkat Provinsi Kepulauan Riau di Hotel Aston Tanjungpinang, Rabu (03/07). F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Pemerintah Provinsi Kepri akan mendapatkan dana transfer pusat dari Dana Bagi Hasil (DBH) ratusan miliar pada tahun ini. Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah mengatakan, dengan adanya dana tersebut kondisi APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2020 nanti berada pada posisi aman. Sehingga ia optimis, pada tahun anggaran tidak akan terjadi tunda bayar pada kegiatan daerah.

“Berapa jumlah pastinya masih dihitung oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah. Namun dari penjelasan sementara Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri angkanya diatas Rp200 miliar, “ujar Sekda Arif menjawab pertanyaan media, Senin (18/2).

Dijelaskannya, dana transfer yang diterima nanti adalah bagian dari beberapa kali terdahulu. Salah satunya adalah DBH Minyak dan Gas (Migas) yang didapat Provinsi Kepri. Ditanya apakah ada bagian Kabupaten/Kota dari dana tersebut? Mengenai hal itu, Mantan Sekda Karimun tersebut hanya ada pada item pendapatan cengkeh, namun jumlahnya tidak begitu besar. Ditegaskannya, dengan adanya suntikan ini, pelaksanaan APBD Kepri TA 2020 akan terlepas dari yang namanya tunda bayar.

“Artinya dengan adanya tambahan dana transfer pusat tersebut, kekuatan APBD P Kepri TA 2020 tembus diangka Rp4 triliun lebih. Patut kita syukuri tentunya, karena diakhir tahun anggaran kita selalu dibayang-bayangi tunda bayar, “jelasnya.

Lebih lanjut katanya, pada APBD Perubahan nanti, pihaknya akan menggesa penyusunan Detail Engineering Design (DED) rencana kegiatan fisik 2021 mendatang. Sehingga tidak ada lagi DED dan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran yang sama. Karena hal itu menjadi salah satu penyebab terlambatnya pelaksanaan kegiatan fisik. Masih kata Sekda, pada 2021 mendatang tentu banyak kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan.

“Tahun ini memang pengeluaran kita cukup besar, yakni untuk menyelesaikan proyek strategis Gurindam 12 (G12) dan penyelenggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Artinya tahun depan, pergerakan pembangunan akan lebih cepat, “tutup Arif.

Seperti diketahui, struktur APBD Kepri TA 2020 yang sudah ditetapkan beberapa waktu lalu terdiri dari besaran Pendapatan Daerah Provinsi Kepri TA 2020, diasumsikan sebesar Rp 3.870.833.287.695. Adapun rincian asumsi besaran pendapatan daerah ini, berasal dari sektor Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan sebesar Rp 1.291.322.411.136. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp156.846.942.571 atau 4,22 persen dari jumlah PAD TA 2019 yang berjumlah Rp3.713.986.345.124 yang berasal dari Pajak Daerah sebesar Rp1.137.939.411.136, Retribusi Daerah sebesar Rp64.823.000.000, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan (Dividen penyertaan modal pada perusahaan daerah milik daerah / BUMD sebesar Rp8.000.000.000, lain-lain PAD yang sah sebesar Rp80.560.000.000.

Berikutnya adalah penerimaan Dana Perimbangan atau Dana Transfer Pusat ke Daerah sebesar Rp 2.539.569.841.559. Apabila dibandingkan pada APBD TA 2019, mengalami kenaikan 5,85 persen atau sebesar Rp140.335.976.104. Penerimaan Dana Perimbangan ini yang berasal dari, Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak sebesar Rp527.008.140.559, Dana Alokasi Umum sebesar Rp1.206.473.650.000, dan Dana Alokasi Khusus sebesar Rp806.088.051.000. Sedangkan penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah diproyeksikan sebesar Rp 39.941.035.000 yang berasal dari dana penyesuaian dan otonomi daerah sebesar, atau mengalami penurunan dibandingkan pada APBD TA 2019 sebesar 26,84 persen atau sekitar Rp14.650.396.000. Penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah ini berasal dari dana penyesuaian dan otonomi khusus dan lain pendapatan daerah yang sah. (jpg)