Gedung DPRD Kepri. F.Istimewa

PRO PINANG – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa-Partai Persatuan Pembangunan (PKB-PPP) DPRD Provinsi Kepri mendesak Pemerintah Provinsi Kepri untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan pada tingkat Kabupaten/Kota sebelum Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kepri dibahas pada tingkat yang lebih lanjut. Karena masalah yang terjadi didaerah, menyebabkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tidak mengeluarkan tanggapan dan saran untuk penyusunan regulasi ini.

“Ada empat persoalan yang kami catat, apabila masalah ini tidak dituntaskan pada tingkat Kabupaten/Kota, maka keinginan kita untuk menetapkan Perda RZWP3K tahun ini terancam tidak terwujud,” ujar Juru Bicara Fraksi PKB-PPP DPRD Kepri, Irwansyah pada sidang paripurna pandangan umum fraksi-fraksi yang digelar di ruang sidang utama Gedung DPRD Kepri, Tanjungpinang, Selasa (18/2).

Legislator Komisi III tersebut menyebutkan, keempat persoalan tersebut karena adanya Surat Walikota Batam tentang Kawasan Strategis Nasional (KSN), Bupati Natuna juga menyangkut KSN, sama halnya dengan yang disampaikan BP Batam. Dimana persoalan utamanya adalah merupakan titik reklmasi. Kemudian yang keempat adalah persoalan yang diajukan oleh PT Timah. Karena didalam Ranperda RZWP3K aktivitas pertambangan harus dilakukan diatas empat mil. Sementara itu, PT Timah saat ini melakukan aktivitas dibawah empat mil.

“Kita yakin, apabila persoalan didaerah sudah kita tuntaskan, tentu untuk mendapatkan tanggapan dan saran dari KKP tidak berjalan panjang. Informasinya saat ini, KKP sedang melakukan pembahasan dengan Kelompok Kerja (Pokja). Sementara persoalan kita daerah masih belum selesai, kondisi ini dikhawatirkan menghambat upaya kita untuk menuntaskan Ranperda RZWP3K menjadi Perda,” tegas politisi PPP Provinsi Kepri tersebut.

Selain mengkritisi Ranperda RZWP3K, Fraksi PKB-PPP juga menyepakati dilanjutkannya pembahasan  Ranperda Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Kepri, dan Ranperda Penyertaan Modal Barang Milik Daerah (BMD) kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Menurutnya, terbentuknya Perusda itu nanti diharapkan bisa menjadi peningkatan kinerja bagi BUMD Kepri saat ini. Karena memang sejatinya, BUMD dibentuk sebagai tulangpunggung pemerintah daerah.

“Kita mengharapkan terjadi peningkatan yang signifkan tentunya bagi Kepri kedepan. Karena kita Provinsi Kepulauan, tentu pemanfaatan ruang laut adalah potensi besar bagi pembangunan Kepri kedepan, “tutup Irwansyah.

Sementara itu, Sekda Kepri, TS Arif Fadillah yang mewakili Plt Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan, fungsi ditetapkannya Perda RZWP3K nanti  adalah untuk acuan formal perioritas pembangunan dan pemanfaatan di wilayah pesisir. Memberikan kepastian hukum dalam berinvestasi di wilayah pesisir, menjamin hak-hak masyarakat dalam mengelola wilayah pesisir, mengurangi konflik pemanfaatan ruang wilayah pesisir, dan menjaga kelestarian dan keberlanjutan pengelolaan sumberdaya hayati di wilayah pesisir.

“Ranperda RZWP3K ini sebenarnya telah kami sampikan pada September 2018 dan telah dilakukan pembahasan oleh Pansus RZWP3K sejak September 2018 sampai dengan Juli 2019, namun sampai dengan berakhirnya masa jabatan anggota DPRD 2014-2019 belum dapat disahkan karena belum diterbitnya surat Tanggapan Saran dari Kementerian Kelautan dan Perikanan. Sehingga pada kesempatan ini kami menyampaikan kembali Ranperda RZWP3K ini untuk dibahas kembali,” ujar Sekda Arif. (jpg)