Pekerja kapal boat juga harus dilindungi BPJamsostek. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BP Jamsostek) Cabang Tanjungpinang, pada tahun 2019 sudah membayar klaim pesertanya sebesar Rp 33 miliar.

Klaim tersebut dibayarkan untuk 4.601 kasus yang terdiri atas Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Pensiun dan Manfaat Beasiswa.

Kepala BPjamsostek Cabang Tanjungpinang, Sri Sudarmadi mengatakan pembayaran klaim itu didominasi JKK sebesar Rp 3,031 miliar untuk 572 kasus, kemudian JHT sebesar Rp 28,189 miliar sebanyak 3.445 kasus, dan JKM sebesar Rp 1,521 miliar untuk 61 kasus.

“Jaminan Pensiun sebesar Rp 325 juta untuk 512 kasus, dan Manfaat Beasiswa Rp 132 juta untuk 11 kasus,” kata Sudarmadi, Kamis (20/2).

Sudarmadi menjelaskan, pembayaran klaim itu dilakukan di seluruh wilayah operasional BPjamsostek Tanjungpinang yang meliputi lima kabupaten dan kota antara lain, Tanjungpinang, Bintan, Lingga, Natuna, dan Anambas .

“Kecuali Batam dan Karimun, karena mereka punya kantor cabang sendiri, “ujarnya.

Kata Sudarmadi, Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sangat besar manfaatnya, dan merupakan hak bagi setiap pekerja, sebab jika terjadi kecelakaan kerja, maka pekerja ataupun ahli warisnya akan mendapatkan santunan.

“Bahkan untuk risiko kecelakaan kerja, kami akan menanggung seluruh biaya perawatan sampai sembuh, berapapun biaya pengobatannya, akan ditanggung, ā€¯ungkapnya.

Untuk program Jaminan Kematian kata Sudarmadi, jika peserta meninggal dunia bukan disebabkan karena kecelakaan kerja, maka ahli waris akan mendapatkan santunan Rp 42 juta, dan jika meninggal dunia akan mendapatkan santunan 48 kali gaji.

“Untuk dua risiko tersebut akan ditambah dengan biaya pemakaman, “ucapnya.

BPjamsostek Tanjungpinang hingga saat ini terus melakukan edukasi serta sosialisasi akan pentingnya jaminan sosial ketenagakerjaan itu.

Pada tahun 2020, kata Sudarmadi fokusnya adalah peserta atau pekerja di sektor Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan Perorangan.

“Kami masih melakukan pendataan dengan melibatkan Pemko Tanjungpinang seperti, Dinas PTSP dan Dinas UMKM, “tambahnya.

Menurutnya, perlindungan kepada UMKM atau pekerja perorangan juga rentan dari kecelakaan, saat ini banyak perkerja yang belum memiliki jaminan sosial.

“Program ini tidak hanya untuk pekerja penerima upah saja, tapi juga sektor wirausaha juga bisa mendapatkan manfaatnya, “tambahnya.

Saat ini kata Sudarmadi, pihaknya sedang melakukan pendekatan dengan kelompok nelayan yang ada di wilayah kerja BPjamsostek Tanjungpinang. (cr2)