Gubernur Kepri Nonaktif, Nurdin Basirun didampingi Penasehat Hukumnya, Andi M Asrun saat akan mengikuti sidang lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Terdakwa yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (9/3). F.Jailani / Batam Pos

PRO PINANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap ngotot mengejar pengakuan Gubernur Kepri Nonaktif, Nurdin Basirun tentang perkara suap izin pemanfaatan ruang laut dan gratifikasi jabatan. Puluhan pertanyaan dilayangkan JPU KPK pada sidang lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Terdakwa yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (9/3).

Dalam sidang yang dipimpin langsung Ketua Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Yanto yang juga merupakan Ketua Majelis Hakim tersebut, JPU KPK yang digawangi Muhammad Asri Irawan dan kawan-kawan melayangkan puluhan pertanyaan kepada terdakwa Nurdin Basirun merujuk hasil Berita Acara Pemeriksaan (BAP) beberapa waktu lalu.

JPU KPK, Roy Riadi membuka jalannya sidang dengan pertanyaan apakah terdakwa mengenal Edy Sofyan dan Budy Hartono dan pernah membahas tentang izin prinsip bersama Edy Sofyan? Nurdin Basirun mengatakan mengenal Edy Sofyan, namun untuk Budy Hartono dirinya tidak kenal sama sekali.

“Tidak terlalu sering membahas tentang izin pemanfaatan ruang laut. Saya hanya meminta penjelasan tentang aturan main dalam hal penerbitan izin sesuai dengan aturan yang ada. Selain itu mendiskusikan apakah saya sebagai Gubernur boleh mengeluarkan izin prinsip tentang pemanfaatan ruang laut, “ujar Nurdin Basirun menjawab pertanyaan JPU.

Pertanyaan berikutnya adalah apakah benar dirinya ada mengeluarkan izin prinsip atas nama Abu Bakar dan Kock Meng di kawasan Tanjungpiayu, Batam. Mengenai hal itu, Nurdin mengaku ada menandatangani izin prinsip tersebut. Namun dirinya tidak kenal dengan yang namanya Abu Bakar dan Kock Meng.

“Apakah izin prinsip tersebut secara individu atau koperasi saya lupa, “jelas Nurdin.

Ditegaskan JPU, apakah ada atau tidak dirinya menerima sejumlah uang dari Abu Bakar dan Kock Meng sebelum mengeluarkan izin prinsip tersebut. Terkait hal itu, Mantan Bupati Karimun tersebut juga menegaskan, bahwa dirinya tidak pernah menerima uang dari kedua nama tersebut. Mengenai pertemuan dirinya dengan Edy Sofyan di Hotel Harmoni, Batam dan adanya pengakuan Edy yang menyerahkan uang sebanyak 5.000 Dolar Singpura.

“Memang ada pertemuan dengan Edy Sofyan di Hotel Harmoni, Batam. Namun saya tidak ada menerima uang tersebut dari Edy Sofyan, “tegas Nurdin.

Jaksa juga melontarkan pertanyaan yang sama, terkait 56 izin prinsip yang sudah diterbitkannya selama menjadi Gubernur Kepri, apakah penerbitan izin tersebut sebagai Gubernur dirinya ada menerima uang. Kemudian penerbitan izin prinsip tersebut apakah sudah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Pada kesempatan itu, Nurdin menjelaskan, bahwa penerbitan izin prinsip dirinya memiliki kewenangan, meskipun hal itu tidak diatur didalam Pergub Nomor 31 Tahun 2018. Disebutkannya, sebelum menerbitkan izin prinsip tersebut, dirinya sudah meminta penjelasan ke Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan dan Asisten II Pemprov Kepri (Syamsul Bahrum, red).

“Saya menanyakan kepada mereka (Edy Sofyan dan Syamsul Bahrum, red) izin prinsip boleh dikeluarkan oleh Gubernur. Karena itu bukan izin operasional, tentu Gubernur selaku kepala daerah punya kewenangan. Apalagi kepentingan pembangunan daerah dan investasi, “jelasnya lagi.

Setelah mendengarkan penjelasan dari Nurdin, JPU kembali melanjutkan, bahwa keputusannya itu tidak diatur dalam Pergub Nomor 31 Tahun 2018 tentang PTSP tepatnya pada Pasal 13 yang kewenangan perizinan disejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus melalui PTSP,  termasuk izin pemanfaatan ruang laut yang berada di DKP Provinsi Kepri.

“Saya mengetahui tentang kewenangan izin prinsip setelah mendapatkan penjelasan. Karena Peraturan Daerah (Perda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) masih belum kunjung rampung. Sehingga dengan diskresi saya, dan untuk kepentingan investasi maka dikeluarkan izin prinsip.

Gubernur Kepri Nonaktif, Nurdin Basirun usai mengikuti sidang lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Terdakwa yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (9/3). F.Jailani / Batam Pos

“Sebagai Gubernur saya juga tidak ingin membuat kebijakan yang tidak sesuai dengan kewenangan. Karena izin prinsip adalah untuk menjaga investor tetap berinvestasi. Apalagi pengusaha lokal, tentu harus kita dukung, “papar Nurdin.

Jaksa juga melemparkan pertanyaan, apakah dirinya kenal dengan Kartono Akau atau ada kaitan tertentu terkait perbitan izin prinsip pemanfaatan ruang laut untuk pembangunan pelabuhan dan kawasan pariwisata di Harbour Bay, Batam pada 2018 lalu.

“Memang saya ada menerbitkan sejumlah izin prinsip, tetapi ada embel-embel tertentu atau mendapatkan sejumlah uang tertentu sebagai imbalan atas izin prinsip yang dikeluarkan, “kata Mantan Politisi Partai Nasional Demokrat (NasDem) tersebut.

Pria yang hobi berolahraga sepakbola tersebut juga menyangkal, bahwa dirinya tidak ada menerima uang dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk kepentingan pribadinya. Jaksa juga meminta Nurdin Basirun menceritakan tentang kegiatan perjalanan dinasnya ke daerah-daerah di Kepri. Disebutkan Nurdin, dalam sepekan dirinya bisa tiga sampai empat kali melakukan perjalanan dinas. Baik itu untuk kepentingan pemerintahan, menjaring aspirasi masyarakat, menghadiri kegiatan sosial, dan keagamaan yang diundang oleh masyarakat.

“Pada kegiatan-kegiatan sosial dan keagamaan, tidak bisa kita hindari, terkadang masyarakat atau kelompok tertentu meminta bantuan. Namun karena tidak ada anggaran di APBD, tentu saya membantu sesuai dengan kemampuan. Namun memang terkadang ada kepala OPD yang turut membantu, tanpa saya perintahkan, “jelasnya lagi.

Ketua Tim JPU, Muh Asri Irawan juga bertanya kepada Nurdin. Dalam setiap kunjungan kerjanya ke daerah, apakah dirinya memotong banyak kepala OPD atau hanya kepala Dinas Kelautan Perikanan, Edy Sofyan. Terkait hal itu, Nurdin mengatakan kunjungan kerjanya kedaerah-daerah kepala OPD yang ikut sesuai dengan tugas dan fungsi yang dibutuhkan. Diakuinya, Edy Sofyan memang sering diajak, karena Kepri adalah merupakan daerah kepulauan yang terdiri dari 2.408 pulau.

“Pada sidang ini kami memberikan kesempatan bagi Bapak untuk memberikan penjelasan yang tegas dan cerdas. Karena kami tetap akan melayangkan tuntutan nantinya pada dua perkara. Yakni, suap izin pemanfaatan ruang laut dan gratifikasi jabatan. Jadi kami minta terdakwa untuk memberikan keterangan dengan jujur, “tegas Muh Asri Irawan.

Merujuk pada BAP saudara nomor 28, ada sejumlah kepala OPD menjelang hari raya memberikan sejumlah uang baik langsung maupun tidak langsung. Kemudian dimanakah uang tersebut disimpan. Menurut pengakuan Nurdin, dirinya tidak ada menerima secara langsung, namun dikumpulkan melalui panitia. Karena uang tersebut akan dipergunakan untuk kebutuhan open house.

“Sebenarnya ini yang ingin saya luruskan dalam BAP beberapa waktu lalu. Saya juga tidak menghitung berapa jumlahnya, uang tersebut disimpan di ruangan tersendiri di rumah dinas, tetapi bukan ruangan pribadi tempat saya tidur, “jawab Nurdin.

Pada kesempatan itu, Hakim Ketua, Yanto menyela, ditegaskannya dalam pemeriksaan, kalau saudara sakit, kenapa tidak sampaikan. Sehingga jangan asal jawab tidak tahu, dan akhirnya akan merugikan. Bahkan sebelum ditandatangani juga sudah di cek kembali hasil pemeriksaan tersebut sebelum ditandatangani.

“Inikan BAP sudah diteken, dan artinya membenarkan hasil pemeriksaan oleh penyidik, “tegas Majelis Hakim.

Setelah itu, Jaksa kembali melanjutkan pertanyaan seputar perjalanan Umrah yang dilakukan oleh Gubernur Nurdin bersama keluarga, staf dan dua personel Satpol PP yang bertugas dirumah dinas Gubernur pada 2018. Nurdin mengatakan untuk perjalanan Umrah tersebut, ia meminta bantuan Kepala Biro Umum, Martin Maromon yang mengurusnya. Terkait hal itu, ia menyerahkan uang sebesar Rp200 juta. Terkait adanya kekurangan sebanyak Rp427 juta, setelah adanya pemeriksaan oleh KPK. Tetapi dana tersebut dipotong dari SPPD yang didapatnya pada setiap akhir tahun.

Jaksa juga mendesak Nurdin Basirun menjelaskan mengenai empat tas yang berisi uang Rupiah, dolar Singapura, ringgit Malaysia, Dolar Amerika, dan Euro. Dibenarkan Nurdin, bahwa tas tersebut adalah miliknya. Kemudian terkait uang yang ada didalam tas tersebut adalah pendapatan dirinya selama menjadi Bupati Karimun dan Gubernur Kepri.

Gubernur Kepri Nonaktif, Nurdin Basirun usai mengikuti sidang lanjutan dengan agenda Pemeriksaan Terdakwa yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Senin (9/3). F.Jailani / Batam Pos

“Uang tersebut adalah pendapatan saya, bukan merupakan uang suap dari pengusaha, “kata Nurdin menjawab pertanyaan jaksa terkait ditemukan adanya tulisan nama sejumlah perusahaan yang ternyata pernah mengurus izin prinsip ke Pemprov Kepri.

Pada kesempatan itu, JPU KPK juga menyinggung soal Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKN) dirinya yang nilainya mencapai Rp6 miliar termasuk harta bergerak, tidak bergerak, tanah dan bangunan. Namun didalam kamar pribadinya ditemukan uang yang jumlahnya mencapai Rp4 miliar lebih.

“Yang jelas uang tersebut adalah pendapatan saya. Karena kalau ditotal pendapatan selama menjadi Gubernur Kepri adalah sebesar Rp 8 miliar lebih. Bahkan dari perhitungan KPK, saya masih punya hak sebesar Rp780 juta di Pemprov Kepri yang belum saya terima, “tegas Nurdin kembali.

Masih pada kesempatan yang sama, JPU kembali bertanya apakah dirinya ada memerintahkan saudara Juniarto untuk mencarikan sejumlah dana ke Kepala OPD tertentu dan pengusaha? Nurdin mengatakan tidak ada, karena Juniarto adalah Kasubag Rumah Tangga yang mengurusi perjalanan dinasnya. Begitu juga terkait adanya pengakuan Edy Sofyan yang diminta mencari uang untuk kebutuhan saksi Pilpres Partai NasDem ke Sugiarto.

“Saya tidak ada memberikan perintah untuk mencari dana bagi saksi-saksi. Namun saat pembicaraan tersebut dia (Edy Sofyan, red) mendengarnya. Tetapi tidak ada saya terima uang tersebut. Uang sebesar Rp15 juta yang Juniarto serahkan ke Nyimas di Karimun adalah dari pribadi saya, “tegasnya.

JPU kembali mempertanyakan kenapa dirinya tidak pernah menyimpan uang di Bank. Padahal dalam laporan ke LHKPN ada tiga rekenang yang disampaikan. Menurut Nurdin, dirinya adalah tipikal tradisional dan tidak pernah menyimpan uang di bank. Ketika gaji dan pendapatan yang dibayar lewat bank, langsung ditarik.

“Bagi saya menyimpan uang dirumah memudahkan, ketika terjadi hal-hal yang membutuhkan cepat. Seperti sakit, membantu masyarakat yang terdesak. Dan saya tidak punya berangkas, uang tersebut sepenuhnya saya simpan dikamar, “ungkap Nurdin menjawab pertanyaan Hakim, kenapa dirinya tidak menabung di bank dan mendukung kegiatan ayo menabung.

Pada kesempatan itu, Hakim juga mempertanyakan besar manakah pendapatannya, apakah menjadi Bupati atau Gubernur. Diakui Nurdin, menjadi Gubernur memang memiliki pendapatan yang besar. Namun jika bandingkan dua tahun menjadi Bupati, tentu pendapatan menjadi Bupati lebih besar.

“Sebagai Gubernur dan Bupati sama-sama mendapat upah pungut, tetapi persentasenya saja yang berbeda, “sebutnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum Nurdin Basirun, Andi Muhammad Asrun mengatakan, berkaitan sidang pemeriksaan Nurdin Basirun sebagai Terdakwa di PN Jakarta Pusat, pihaknya menilai Nurdin telah memberikan keterangan yang sesungguhnya tentang dakwaan yang dikenakan Jaksa Penuntut Umum KPK, yaitu suap Tanjungpiayu Batam dan gratifikasi jabatan dari Para Kepala Dinas Pemprov Kepri.

Keterangan Nurdin akan diperkuat dengan bukti-bukti dokumen yang akan disampaikan dalam sidang Pembelaan (Pledoi) yang akan disampaikan setelah sidang Tuntutan pada tanggal 18 Maret 2020. Pledoi yang akan disampaikan Pengacara Nurdin akan membuktikan ketidak-benaran Dakwaan JPU. Keterangan Nurdin dalam sidang hari ini bermuatan materi yang sama seperti Keterangan yang disampaikan oleh para saksi Kepala Dinas yang telah disampaikan dalam sidang-sidang terdahulu bahwa keseluruhan dana dari Kepala Dinas dipergunakan untuk disalurkan sebagai bantuan kepada masyarakat dan termasuk dana “Open House Idul Fitri” untuk masyarakat fakir miskin dan anak-anak yatim.

Pada sidang dengan agenda pemeriksaan terdakwa ini, Ketua Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau bersama sejumlah pengurus hadir dalam persidangan Gubernur Kepulauan Riau nonaktif, Nurdin Basirun. Ini kehadiran pertama sejak proses persidangan kepada Gubernur Kepri ini dilaksanakan. Kehadiran LAM Kepri ini sebagai bentuk dukungan moril kepada Nurdin Basirun yang masih menyandang Gelar Dato’ Setia Amanah.

Ketua LAM Kepri menyampaikan bahwa kehadiran di persidangan sebagai bentuk jalinan silaturahim dan menjaga hubungan baik dengan Gubernur Kepri non aktif beserta keluarga. LAM Kepri tidak menafikan peran beliau selama menjabat sangat banyak dalam sumbangsihnya untuk masyarakat Melayu Kepulauan Riau. Sebagai anak jati Melayu, Nurdin Basirun memberikan kontribusi positifnya baik selama menjabat di Kabupaten Karimun maupun di Provinsi Kepulauan Riau.

“LAM Kepri tidak melakukan intervensi apapun dalam proses hukum yang dijalani Nurdin Basirun. Dukungan-dukungan masyarakat kepada beliau murni, “ujar Abdul Razak. (jpg)