Nurdin Basirun meninggalkan ruangan sidang setelah mendengarkan keterangan saksi ahli pada sidang lanjutan yang digelar Pengadilan Tipikor, Jakarta Pusat, Senin (2/3). F.Lukman / batampos.co.id

PRO PINANG – Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melayangkan tuntutan enam tahun penjara ke Gubernur Kepri Nonaktif, Nurdin Basirun dan denda Rp250 juta dengan subsider enam bulan penjara. Tuntutan tersebut lebih berat dibandingkan dua bawahannya, Edy Sofyan dan Budy Hartono yang dituntut lima tahun penjara. Selain itu JPU KPK juga memberikan tuntutan tambahan berupa pencabutan hak politik selama Nurdin Basirun menjalani hukuman pokok.

“Setelah melihat fakta-fakta dan saksi-saksi dipersidangan, kami menilai terdakwa Nurdin Basirun terbukti menerima suap izin prinsip pemanfaatan ruang laut dan gratifikasi jabatan. Maka dari itu, menjatuhkan hukuman pidana enam tahun penjara dan denda Rp250 juta subsider enam bulan penjara,” ujar JPU KPK, Muh Asri Irawan saat membacakan amar tuntutan dalam sidang lanjutan yang digelar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu (18/3).

Dalam berkas tuntutan tersebut, JPU KPK juga menyampaikan tuntutan tambahan berupa pencabutan hak politik setelah Nurdin menjalani masa hukuman pokok. Ditegaskannya, dalam perkara suap, Nurdin dipandang terbukti melanggar Pasal 12 huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Sedangkan dalam perkara gratifikasi, Nurdin dikenakan Pasal 12 B Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP. Adapun pertimbangannya adalah perbuatan Nurdin sebagai penyelenggara negara telah bertentangan dengan semangat bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi. Perbuatannya juga telah mencederai harapan dan kepercayaan masyarakat.

“Sedangkan hal yang meringankan tuntutan, terdakwa belum pernah dihukum, terdakwa mempunyai tanggungan keluarga. Hal-hal yang memberatkan, perbuatan terdakwa sebagai seorang penyelenggara negara telah bertentangan dengan spirit bangsa dan negara Indonesia dalam pemberantasan korupsi serta mencederai harapan dan kepercayaan masyarakat, “jelasnya.

Masih dalam amar tuntutan tersebut, terdakwa Nurdin Basirun dituding menerima menerima uang dari pengusaha Kock Meng melalui Abu Bakar, Budy Hartono, dan Edy Sofyan. Jaksa menilai, uang bertujuan untuk pengurusan izin reklamasi yang diajukan Kock Meng. Berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, tampak sebagai maksud dan kehendak dari penerimaan uang yang dilakukan Nurdin Basirun selaku Gubernur Kepri menandatangani surat izin prinsip pemanfaatan laut atas nama pemohon Kock Meng.

Dalam dakwaan JPU KPK sebelumnya, Nurdin Basirun didakwa menerima pemberian pengusaha terkait penerbitan Izin Prinsip Pemanfaatan Ruang Laut, Izin Lokasi Reklamasi, Izin Pelaksanaan Reklamasi dan penerimaan lainnya dari Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Riau, yang berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya yaitu penerimaan- penerimaan tersebut berhubungan dengan jabatan Terdakwa selaku Gubernur Kepri dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Terdakwa selaku  kepala daerah untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme serta menerima pemberian (gratifikasi) sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, yang dilakukan dengan berbagai cara.

Menyikapi tuntutan yang dilayangkan Tim JPU KPK, Penasehat Hukum (PH) Nurdin Basirun, Andi Muhammad Asrun menghormati, karena itu merupakan ranahnya Jaksa KPK. Ditegaskannya, pihaknya akan mempertegas fakta bahwa tidak ada kejelasan bukti bahwa Nurdin menerima uang suap 5000 dolar Singapore dari mantan Kepala Dinas DKP Edy Sofyan yang juga menjadi terdakwa dan telah divonis 4 tahun penjara. Atas dasar itu, Tim Hukum akan mempersiapkan nota pembelaan yang akan disampaikan dalam sidang tanggal 2 April 2020 mendatang.

Mantan Pengacara Pemprov Kepri tersebut mengatakan, dalam menghadapi sidang Tuntutan Jaksa Penuntut Umum KPK hari ini (kemarin,red) di PN jakarta Pusat, Nurdin Basirun telah mempersiapkan mental spritual dirinya melalui dzikir dan doa di Rutan KPK Jl Gembira, Jakarta Selatan. Nurdin juga telah mulai mempersiapkan pledoi pribadi yang antara lain menjelaskan pilihan sikap pribadi suka beramal membantu masyarakat, sehingga dirinya menilai tuntutan JPU berseberangan dengan sifat pribadi dirinya yang baik sebagai Gubernur senantiasa mengarahkan para kepala dinas Pemprov Kepri untuk mengejar prestasi dan bekerja sesuai aturan serta hidup sederhana sebagaimana telah digambarkan para saksi dalam persidangan.

Lebih lanjut katanya, oleh karena itu, Gubernur Kepri (non-aktif) ini akan secara sekilas menceritakan sisi pribadinya sebelum terjun dalam dunia politik, di mana masyarakat senantiasa meminta perlindungan dan bantuan manakala dibutuhkan. Sosok kepemimpinan sosial ini lah yang tidak diperhatikan. Namun demikian, Nurdin juga berterima kasih karena Jaksa tidak menggambarkan dirinya sebagai “pemakan uang negara” sebagaimana ulah para kepala daerah yang terjerat kasus korupsi.

“Kami dari Penasehat Hukum juga akan mempersiapkan materi pembelaan dari sudut teknis hukum, yang antara lain akan membeberkan posisi perkara yang terlalu dipaksakan sejak awal untuk Nurdin, dengan menuduh mantan Bupati Karimun ini telah menyalahgunakan kekuasaan dan meminta uang setoran kepada para bawahannya, padahal pada kelas dinas itu lah yang berinisiatif untuk bersama-sama mengumpulkan uang untuk bersedekah ke fakir miskin dan rumah ibadah, “jelas Andi Asrun, usai sidang. (jpg)