Wali Kota Tanjungpinang bersama ASN lingkungan Pemko Tanjungpinang, sebelum dikeluarkan edaran kebijakan bertugas di rumah. F.Diskominfo untuk Batam Pos

PRO PINANG – Pemko Tanjungpinang resmi menerapkan kebijakan bertugas di rumah atau work from home (WFH), melalui Surat Edaran (SE) Wali Kota yang ditandatangani Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Tanjungpinang Nomor 443.1/375/4.2.03/2020.

Kebijakan diberlakukan menindaklanjuti SE Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Nomor 19 tahun 2020 tentang penyesuaian sistem kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lingkungan instansi pemerintah dan surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Nomor 440/2436/SJ.

Sekda Kota Tanjungpinang, Teguh Ahmad Syafari, dalam SE menyampaikan ASN dapat menjalankan tugas kedinasan dengan bekerja dari rumah mulai tanggal 19 hingga 31 Maret 2020.

“Meski bekerja dari rumah, pimpinan OPD (Organisasi Perangkat Daerah) harus memastikan ada minimal dua pejabat level struktural tertinggi tetap melaksanakan tugas di kantor agar penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan masyarakat tidak terhambat,” kata Teguh, (18/3) kemarin.

Dikatakan Teguh, pimpinan OPD harus mengatur sistem kerja yang akuntable, mengatur secara selektif pegawai yang bisa bekerja di rumah melalui pembagian kehadiran dengan mempertimbangkan kriteria pekerjaan, peta penyebaran Covid-19, domisili, kondisi kesehatan pegawai.

“Termasuk kondisi kesehatan keluarga, riwayat perjalanan ke luar negeri maupun interaksi pegawai pada penderita terkonfirmasi covid-19, dan efektivitas kerja,”paparnya.

Pelaksanaan tugas dilakukan secara selektif terhadap ASN yang melaksanakan tugas pelayanan umum dan selama bekerja secara WFH, ASN dapat memanfaatkan teknologi informasi yang ada.

“Dalam keadaan mendesak seluruh ASN yang bertugas dari tempat tinggal dapat dipanggil kembali ke kantor, “tegasnya.

Teguh menyampaikan, setelah berakhirnya masa berlaku sistem kerja WFH, pimpinan OPD melakukan evaluasi terhadap efektifitas pelaksanaanya dan dilaporkan kepada Wali Kota Tanjungpinang melalui Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM).

“Kami mengimbau pimpinan OPD dan unit kerja untuk menerapkan standar kebersihan, “tambahnya. (cr2)