PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera (UIPKITSUM) bersama Pemprov Kepri saat melakukan sosialiasi atau konsultasi publik terkait rencana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Uap (PLTU) 2×100 mega watt di Bintan. F.Dokumen PT PLN untuk Batam Pos

PRO PINANG – Rencana kegiatan strategis PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera (UIPKITSUM) berupa pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Uap (PLTU) 2×100 mega watt di Bintan masih menunggu Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri tentang Penunjukan Lokasi (Penlok) dari Pemprov Kepri sebagai bentuk persetujuan pembangunan infrastruktur tersebut. Manager Sub Bidang Pertanahan PT PLN (Persero) UIPKITSUM Rico Dilo Ginting mengatakan, dengan adanya Penlok itu nanti sebagai dasar Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan Tim Apraisal melakukan pembebasan lahan.

“Informasi yang kami terima Tim yang dibentuk Pemprov Kepri sudah melakukan konsultasi publik atau sosialisasi terkait rencana pembangunan yang akan kami lakukan. Tentu ini progres yang baik, namun kami masih menunggu SK Penlok dari Gubernur Kepri, “ujar Rico Dilo Ginting, Jumat (20/3).

Ditanya berapa besaran anggaran yang dipersiapkan PLN untuk pembebasan lahan seluas 65,8 hektar (ha) bagi pembangunan tersebut? Mengenai hal itu, besaran anggaran tentu merujuk pada perhitungan Tim Apraisal. Karena kebijakan menggunakan tim itu apabila luas lahan yang dibutuhkan diatas lima ha. Ia berharap Pemerintah Provinsi Kepri dan Pemerintah Kabupaten Bintan dapat membantu percepatan tahapan pekerjaan yang sudah dirancang oleh PLN. Menurutnya, tujuan pembangunan PLTU 2×100 tersebut adalah untuk menambah kehandalan listrik Pulau Bintan.

“Targetnya pada 2024 mendatang PLTU Bintan 2×100 ini sudah memberikan manfaat bagi kebutuhan masyarakat, investasi, dan pembangunan daerah. Sesuai dengan rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) PLTU Bintan akan dibangun berdekatan dengan PLTU Capital Turbin Indonesia (CTI) Galang Batang, Bintan, “jelasnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Kepri, Isdianto mengatakan SK Penlok dari Pemprov Kepri sedang dalam proses. Dijelaskannya, beberapa waktu lalu SK itu sudah ada di meja kerjanya. Namun karena ada yang harus direvisi, maka dibuat kembali oleh Biro Hukum bersama Tim Persiapan Pengadaan Lahan Pemprov Kepri. Ditegaskan Isdianto, karena pembangunan PLTU tersebut adalah rencana strategis PLN dan upaya membantu Pemerintah Daerah dalam menyediakan sumber daya listrik, tentu harus didukung.

“Setelah direvisi akan segera saya teken, sehingga proses pembebasan lahan bisa dilaksanakan. Semakin cepat tahapan ini selesai, tentu semakin cepat juga PLN melakukan pembangunan fisiknya, “ujar Isdianto di Gedung Daerah, Tanjungpinang.

Masih kata Isdianto, pihaknya bersyukur PLN melakukan investasi pembanguan PLTU tersebut. Karena memang Tanjungpinang dan Bintan membutuhkan kemandirian listrik. Apalagi saat ini, masih bergantung melalui sistem interkoneksi listrik Batam-Bintan. Ia yakin, dengan adanya tambahan  ini nanti, PLTU Bintan akan terjadi hubungan simbiosis mutualisme antara Pulau Bintan dengan Batam dalam hal penyediaan listrik. Selain itu, rencana strategis ini sejalan dengan pembangunan Jembatan Batam-Bintan.

“Kita melihat saat ini, pembangunan di Batam sudah terbatas pada ruang wilayah. Sehingga pembangunan Jembatan Babin nanti akan membuka jalan bagi berkembangnya investasi di Bintan dan Tanjungpinang. Kita patut bersyukur, karena anggaran pembangunan sepenuhnya dihandle oleh PLN. Tentu apa yang bisa kita bantu sebagai pemerintah daerah, harus dibantu. Sehingga pembangunan bisa berjalan sesuai dengan rencana kerja yang mereka susun, “tutup Isdianto.

Terpisah, Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengharapkan ada respon yang cepat dari Pemkab Bintan mampun Pemprov Kepri untuk mencari solusi masalah lahan yang dibutuhkan untuk pembangunan pembangkit tersebut. Menurut politisi Partai Hanura itu, dengan adanya PLTU dengan kapasitas 2×100 MW tersebut akan membuat sistem kelistrikan di Pulau Bintan akan lebih mandiri. Sehingga tidak terlalu bergantung dengan sistem interkoneksi.

Lebih lanjut katanya, pembangunan infrastruktur pembangkit listrik di Pulau Bintan sudah sangat mendesak. Karena tingginya tingkat pemakaian listrik. Kenaikan tersebut mencapai 6 mega watt (MW) pertahun. Sejak 2017 terjadi peningkatan signifikan di Tanjungpinang dan Bintan. Bahkan pada 2018 angkanya tembus 7,05 persen atau diatas rata-rata nasional yang jumlah 5 persen. Peningkatan penggunaan listrik di Bintan, karena diserap dari sektor industri pariwisata yang sedang terjadi perkembangan di kawasan Trikora, Bintan.

“Sedangkan di Tanjungpinang dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan di sektor properti atau perumahan, “ujar Rudy Chua, kemarin. (jpg)