Gedung DPRD Kepri. F.Istimewa

PRO PINANG – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kepri dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri sepakat untuk memperkuat sektor anggaran penangan Corona Virus (Covid-19) yang sedang melanda Provinsi Kepri belakangan ini. Ketua TAPD Pemprov Kepri, TS. Arif Fadillah mengatakan untuk penambahan anggaran itu nanti diperuntukan bagi berbagai kebutuhan.

“Alokasi sementara adalah sebesar Rp2 miliar. Karena dalam perkiraan kita jumlah tersebut masih jauh dari cukup, bahkan kebutuhannya bisa empat sampai lima kali lipat dari alokasi yang sudah ada saat ini,” ujar Arif Fadillah usai rapat bersama Banggar DPRD Kepri di Kantor DPRD Kepri, Tanjungpinang, Senin (23/3).

Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, tambahan anggaran itu nanti akan diperuntukan bagi memperkuat penangan masing-masing daerah dan kebutuhan medis. Ditanya apakah ada kemungkinan akan melakukan efesiensi kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2020 ini? Mengenai hal itu, Mantan Sekda Karimun tersebut mengatakan tidak menutup kemungkinan. Namun secara pastinya atau kebijakannya seperti apa masih akan dirapat secara mendalam bersama TAPD Pemprov Kepri.

“Tentu banyak kebutuhan yang harus kita perhitungkan, baik itu memenuhi pelaksanaan karantina bagi Orang Dalam Pemantauan (ODP) ataupun insentif bagi tenaga medis yang sudah berjuang untuk melawan Covid-19 ini. Kami juga berterima kasih, Banggar setuju dengan rencana penguatan anggaran penangan Covid-19,” jelas Arif yang merupakan Ketua Gugus Tugas Penangan Covid-19 Provinsi Kepri tersebut.

Ditempat yang sama, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi Kepri, Tjetjep Yudiana mengatakan penambahan anggaran tersebut diperuntukan bagi memperkuat sumber daya medis, seperti Alat Pengaman Diri (APD). Menurut Tjetjep, sebagai bentuk siaga, Provinsi Kepri membutuhkan 5.000 pasang APD. Bahkan untuk tahap awal ini, memerlukan 500 APD yang akan distribusikan ke rumah sakit-rumah sakit yang melayani penangan Covid-19. Selain itu juga bagi kebutuhan perobatan.

“Memang APD bisa di recycle dan disterilkan. Namun untuk keselamatan tenaga yang bertugas tentu harus menjadi perhatian. Karena APD itu sangat penting. Kami sudah membuat klasifikasi di rumah sakit. Untuk Ring 1 wilayahnya adalah Isolasi, Ring 2 adalah daerah rawan terkontaminasi seperti Itensive Care Unit (ICU). Sedangkan Ring 3 adalah area luar. Kami terus membangun komunikasi tentunya dengan Dinkes di masing-masing Kabupaten/Kota di Kepri,” ujar Tjetjep menambahkan.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPRD Kepri, Dewi Kumalasari yang memimpin rapat bersama TAPD Pemprov Kepri tersebut menegaskan, pada prinsipnya Banggar DPRD Kepri sepakat untuk memperkuat anggaran penanganan bencana Covid-19 ini. Maka dari itu, pihaknya meminta TAPD Pemprov Kepri membuat perhitungan secara rinci atau mendetail mengenai kebutuhan-kebutuhan apa saja. Bahkan pihaknya juga tidak keberatan apabila anggaran perjalanan dinas dewan dipangkas bagi melawan virus ini.

“Untuk kebaikan bersama segala upaya harus kita lakukan, jika memang diperlukan adanya penyesuaian angagran perjalan dinas dewan, kenapa tidak. Karena memang virus ini bukan hanya di Kepri tetap sudah hampir diseluruh dunia sedang mengalaminya,” ujar politisi Partai Golkar tersebut.

Kepulangan TKI Jadi Atensi Gugus Tugas Covid-19

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepri, Doli Boniara mengatakan kepulangan 200 Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang ditampung Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Johor Bahru, Malaysia menjadi perhatian tersendiri bagi Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kepri. Menurut Doli, berdasarkan laporan yang ia terima dari pihak KJRI Malaysia, kondisi kesehatan 200 TKI yang akan dipulangkan melalui Pelabuhan SBP Tanjungpinang besok (hari ini,red) Selasa (24/3) bebas dari virus corona baru atau COVID-19.

“Hasil pemeriksaan kesehatan yang dilakukan KJRI Johor Bahru. 200 TKI ini sehat, dan tidak ada berstatus ODP maupun PDP COVID-19. Namun kita tetap akan melakukan SOP penangan Covid-19, seperti kembali dicek kesehatannya oleh Dinas Kesehatan bekerjasama Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) saat tiba di pintu masuk kedatangan di pelabuhan SBP Tanjungpinang. Pemerintah daerah harus memastikan kalau para TKI tersebut betul-betul tidak memiliki gejala penyakit COVID-19,” ujar Doli, kemarin.

Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Provinsi Kepri tersebut menegaskan, keseluruhan TKI setibanya di Tanjungpinang akan ditempatkan sementara di Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) Tanjungpinang di Senggarang.

“Mereka ditempatkan di RPTC sembari menunggu jadwal pemulangan ke daerah masing-masing menggunakan kapal Pelni,” jelas Doli.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kepri, Tjetjep Yudiana, menyebut tim kesehatannya akan melakukan pengecekkan rutin terhadap kondisi ke 200 TKI ini selama berada di RPTC. Menurutnya, jika kemudian ditemukan ada TKI yang memiliki gejala penyakit COVID-19 seperti demam, batuk, sesak nafas, dan sakit tenggorokan. Maka, akan dikarantina di Rumah Singgah di RSUD Raja Ahmad Thabib (RAT) Kepri di Tanjungpinang.

“Tapi kalau sudah parah atau statusnya Pasien Dalam Pengawasan (PDP), langsung diisolasi di RSUD RAT,” tegas Tjetjep.

Disinggung mengenai ribuan TKI yang sudah dipulangkan melalui Kabupaten Karimun beberapa hari terakhir. Tjetjep menegaskan kalau kondisi mereka saat ini masih sehat walafiat. Pihak kesehatan terkait, lanjut Tjetjep, juga mengimbau  TKI yang dipulangkan dari negara terjangkit COVID-19 ke tanah air, harus mengkarantinakan diri di rumah masing-masing selama 14 hari. TKI tersebut juga diberikan health alert card (kartu kewaspadaan kesehatan) kepada TKI tersebut.

Masih kata Tjetjep, jika selama 14 hari ke depan ditemukan gejala COVID-19, maka diminta melaporkan diri ke Dinas Kesehatan atau rumah sakit. “Imbauan ini khususnya kepada TKI yang tinggal di Karimun. Karena dari ribuan yang dipulangkan itu ada yang dari daerah lain, mereka langsung dipulangkan ke daerah masing-masing,” jelas Tjetjep. (jpg)