Plt Gubernur Kepri, H Isdianto. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Ketua Tim Rencana Pengadaan Lahan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Uap (PLTU) Bintan, Syamsul Bahrum mengatakan Surat Keputusan (SK) Penunjukan Lokasi (Penlok) PLTU Bintan sudah diteken Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto akhir pekan lalu. Menurutnya dengan adanya SK tersebut PLN bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN) bisa segera melaku pembebasan lahan.

“Penlok yang dikeluarkan oleh Plt Gubernur adalah bentuk persetujuan Pemprov Kepri untuk pembangunan infrastruktur tersebut, “ujar Syamsul Bahrum, Senin (24/3) di Tanjungpinang.

Asisten II Pemprov Kepri yang membidani Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) tersebut menjelaskan Penlok tersebut adalah salah satu syarat bagi PLN untuk melaksanakan pembebasan lahan yang dibutuhkan. Lebih lanjut katanya, setelah ini pihaknya akan menyurati PLN dan BPN. Ditegaskannya, apa yang menjadi kewenangan Pemprov Kepri sudah diselesailan. Ditegaskannya, Pemprov Kepri selalu terbuka dan siap memberikan dukungan bagi terwujudnyan pembangunan infrastruktur strategis tersebut.

“Bagi pembangunan PLTU Bintan dengan kapasitas 2×100 mega watt (mw) tersebut PLN membutuhkan lahan seluas 65,8 hektar (ha). Namun setelah dibahas, luas lahan diputuskan dalam Penlok adalah 66,3 ha, “jelas Syamsul Bahrum.

Mantan Asisten III Pemko Batam tersebut menambahkan, Plt Gubernur berharap proses pembebasan lahan cepat selesai. Selain itu ia berpesan, jangan sampai terjadi gesekan ataupun berakhir melalui proses konsinyasi di meja pengadilan. Karena memang Pulau Bintan butuh kehandalan listrik secara mandiri dan tidak terlalu bergantung pada sistem interkoneksi Batam-Bintan. Karena ini untuk mendukung pembangunan daerah kedepan.

“Tentu rencana PLN ini sejalan dengan rencana pembangunan mayor project Jembatan Babin yang akan dimulai pada 2021 mendatang. Semangat ini yang harus didukung bagi percepatan pembangunan, investasi, maupun ekonomi daerah, “tutupnya.

Terpisah, Manager Sub Bidang Pertanahan PT PLN (Persero) UIPKITSUM Rico Dilo Ginting mengatakan pihaknya sudah mendengar informasi mengenai SK Penlok sudah diteken oleh Plt Gubernur Kepri, Isdianto. Namun sampai saat ini, PLN UIPKITSUM belum ada menerima pemberitahuan secara resmi. Menurutnya, apabila sudah ada, pihaknya akan segera menyurati BPN Provinsi Kepri untuk proses pembebasan lahannya.

“Sesuai dengan UU Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pembebasan Lahan, bahwa pembebasan lahan diatas lima ha harus melalui BPN dan Tim Apraisal. Kami memberikan apresiasi tentunya atas suport yang diberikan Pemprov Kepri sampai sejauh ini, “ujar Rico, kemarin.

Dijelaskannya, meskipun persetujuan yang diberikan Pemprov Kepri lebih luas dari yang diusulkan, namun hal itu tidak menjadi persoalan. Karena yang bermasalah adalah ketika yang disetujui dibawah rencana. Disebutkannya, sesuai dsngan rencana kerja yang sudah disusun, tahapan pembebasan lahan ini ditargetkan rampung pada Juli 2020 ini.

“Kami berharap dukungan semua pihak tentunya. Sehingga pembangunan strategis yang akan kami lakukan berjalan sesuai dengan yang direncanakan, “harapnya.

Sementara itu, Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mengatakan dengan adanya PLTU dengan kapasitas 2×100 MW tersebut akan membuat sistem kelistrikan di Pulau Bintan akan lebih mandiri. Sehingga tidak terlalu bergantung dengan sistem interkoneksi. Karena pembangunan infrastruktur pembangkit listrik di Pulau Bintan sudah sangat mendesak. Hal itu disebabkan, tingginya tingkat pemakaian listrik.

Menurut politisi Partai Hanura itu, kenaikan tersebut mencapai 6 mega watt (MW) pertahun. Sejak 2017 terjadi peningkatan signifikan di Tanjungpinang dan Bintan. Bahkan pada 2018 angkanya tembus 7,05 persen atau diatas rata-rata nasional yang jumlah 5 persen. Peningkatan penggunaan listrik di Bintan, karena diserap dari sektor industri pariwisata yang sedang terjadi perkembangan di kawasan Trikora, Bintan.

“Sedangkan di Tanjungpinang dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan di sektor properti atau perumahan, “jelas pria yang merupakan Pembina Ikatan Tionghoa Muda (ITM) Provinsi Kepri tersebut. (jpg)