Gedung PN Tanjungpinang di jalan Ahmad Yani Tanjungpinang. F.Yusnadi / Batam Pos

PRO PINANG – Terdakwa kasus korupsi Monumen Bahasa Pulau Penyengat, Arifin Nasir dituntut 6 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider 3 bulan penjara oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Pengadilan Negeri Tanjungpinang, Senin (23/3).

Dalam tuntutannya, JPU Sukamto menyatakan, terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan korupsi. Terdakwa melanggar pasal 2 ayat 1 Undang undang Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 18 Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

“Terdakwa juga dituntut membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 157 Juta. Jika tidak sanggup membayar makan diganti 3 tahun 3 bulan penjara,” kata JPU.

Selain mantan Kepala Dinas Kebudayaan Kepri tersebut, JPU juga menuntut Direktur CV Rida Djawari Muhammad Yaser, 8 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 3 bukan penjara. Terdakwa juga dituntut membayar UP sebesar Rp 1,9 miliar. Jika terdakwa tidak sanggup membayar, maka diganti 4 tahun penjara.

JPU juga menuntut Direktur PT Sumber Tenaga Baru (STB) Yunus, 4 tahun 6 bulan penjara serta denda Rp 200 juta subsider 3 bukan penjara. Terdakwa juga dituntut membayar UP sebesar Rp 6,6 juta. Jika terdakwa tidak sanggup membayar, maka diganti 2 tahun 3 bulan penjara.

Mendengar tuntutan JPU, hakim ketua Guntur Kurniawan, menunda persidangan selama satu pekan. “Agenda pekan depan mendengar pledoi (pembelaan) terdakwa,” tutup hakim.

Sebelumnya diketahui, kasus ini berawal dari penandatanganan surat perjanjian melaksanakan pekerjaan belanja modal, pengadaan konstruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Arifin Nasir selaku PPK Yunus. Nilai kontrak pengerjaan sebesar Rp 12,5 miliar, dengan kontrak yang mulai berlaku sejak 16 Juni 2014 hingga 12 Desember 2014. Namun pengerjaan tersebut tidak kunjung selesai, karena pengembang tidak melaksanakan kerja sesuai kontrak yang berlaku.

Arifin Nasir mengetahui dan menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama kepada pihak lain. Selain itu, Arifin sebagai PPK tidak melakukan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak. Yunus sebagai penyedia barang kemudian mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada M Yaser dengan modus meminjamkan PT Sumber Tenaga Baru. Atas pengalihan ini, Yaser mendapatkan upah sebesar tiga persen dari nilai kontrak senilai Rp 66,6 juta.

Kemudian Yaser tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dimana progres pekerjaan di bawah mutu beton K250 dan tidak sesuai spesifikasi. Akibat dugaan korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,2 miliar. (odi)