WNI-M KPO saat berada di pintu keluar Pelabuhan Internasional SBP Tanjungpinang, Selasa (24/3). F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Kementerian Sosial (Kemensos) melalui Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial kurang sepakat dengan rencana Tim Gugus Tugas Covid-19 yang akan menjadikan Rumah Perlindungan Trauma Centre (RPTC) Tanjungpinang sebagai lokasi karantina Orang Dalam Pengawasan (ODP). Karena proses pemulangan Tenaga Kerja Indonesia Migran Korban Perdagangan Orang (TKI M KPO) tidak bisa ditunda dan sudah menjadi kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia.

“Merujuk surat dari Sekretaris Daerah selaku ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID 19 Provinsi Kepulauan Riau, Nomor : 440/484/BPBD-SET/2020 tentang Permohonan izin penggunaan RPTC Tanjung Pinang sebagai tempat karantinaOrang Dalam Pengawasan (ODP) COVID 19. Ada beberapa poin dalam surat resmi yang sudah disampaikan ke Pemprov Kepri, “ujar Dirjen Rehabilitasi Sosial, Harry Hikmat, kemarin.

Pertama, pemulangan WNI Migran ke Indonesia secara Deportasi merupakan keputusan Pemerintah Malaysia, dan Pemerintah Indonesia wajib menerima dan memfasilitasinya sesuai ketentuan perundang-undangan. Kedua Undang-undang No. 18 tahun 2017 tentang Perlindungan WNI di Luar Negeri pasal 39 bahwa Pemerintah Pusat memiliki tugas dan tanggung jawab mengurus kepulangan PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan PMI bermasalah sesuai kewenangannya.

“Peraturan Menteri Sosial No 30 tahun 2017 tentang pemulangan Warga Negara Migran Korban Perdagangan Orang dari Negara Malaysia ke Daerah Asal, menyebutkan bahwa tujuan pemulangan WNI M KPO untuk mengembalikan mereka ke daerah asal dan mempersatukan kembali dengan keluarganya, masyarakat dan lingkungan sosialnya, “jelasnya.

Lebih lanjut katanya. dalam melakukan pemulangan bagi WNI Migran Korban Perdagangan Orang, Direktorat Rehabilitasi Sosial Tuna Sosial dan Korban Perdagangan Orang, Direktorat Jenderal Rehabilitasi Sosial melayani pemulangan dari titik debarkasi Tanjung Pinang yang merupakan rujukan Konsulat Jenderal RI Johor Bahru dan Pontianak yang merupakan rujukan dari Konsulat Jenderal RI Kuching. RPTC Tanjung Pinang maupun Pontianak hampir setiap bulan menerima kedatangan WNI Migran KPO dari Johor Bahru maupun Kuching.

“Sejak bulan Januari – Maret 2020 RPTC Tanjung Pinang sudah menerima kedatangan WNI Migran KPO dari Johor Bahru sebanyak 1.030 orang. Khusus RPTC Tanjung Pinang saat ini masih terdapat 21 orang WNI Migran yang belum dipulangkan dan pada tanggal 24 – 25 Maret 2020 ada kedatangan dari Johor Bahru melalui pelabuhan Batam Center sejumlah 114 orang WNI Migran yang nantinya akan mendapatkan pelayanan di RPTC Tanjung Pinang, “tegasnya.

Ditambahkannya, pemulangan WNI Migran KPO yang rutin hampir setiap bulannya itulah yang menjadi pertimbangan bagi Kemensos dalam menjawab surat yang dilakukan oleh Pemprov Kepri. Karena kepulangan TKI sudah terjawal menjadi alasan tersendiri untuk menjadikan RPTC sebagai tempat karantina ODP COVID 19. Kebijakan ini dibuat, bukan berarti tidak mendukung upaya pemerintah daerah. Melainkan karena situasi dan kondisi yang kebijakannya sudah diatur.

“Poin-poin inilah yang menjadi pertimbangan Kemensos dan ini sudah dijelaskan dalam surat resmi ke Pemprov Kepri, “tutupnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kepri, Doli Boniara mengatakan, pada prinsipnya pihaknya sudah memfasilitasi dan menyampaikan langsung ke Kemensos terkait keinginan Tim Gugus Tugas Covid-19 Provinsi Kepri. Karena RPTC Tanjungpinang bukan ranahnya Dinsos, melainkan Kemensos secara langsung. Sehingga apa yang menjadi keputusan Kemensos, pihaknya tidak bisa melakukan intervensi.

“Mengingat RPTC dibentuk bagi penangan khusus WNI yang dipulang dari Malaysia, “ujar Doli, kemarin. (jpg)