Ismanan bersama istrinya menunjukan salinan alas hak atas tanah seluas 30 ha di Galang Batang, Bintan. F.Jailani / Batam Pos

PRO PINANG – Meskipun sudah mengantingi alas hak atas tanahnya seluas 30 hektar (ha). Ismanan warga Galang Batang, Bintan kaget bukan kepalang, karena ketika hendak digarap, harus berhadapan dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Kabupaten Bintan, lantaran adanya aduan dari salah satu perusahaan besar di kawasan tersebut.

“Saya juga heran, karena alas hak yang saya pegang diterbitkan sejak 1984. Artinya sudah puluhan tahun sejak saya buka lahan tersebut, “ujar Ismanan, Kamis (26/3).

Warga RT/RW 10/02 Kampung Galang Batang, Desa Gunung Kijang, Bintan tersebut menegaskan pihaknya tidak pernah menjual lahan tersebut kepada perusahaan atau individu manapun. Namun ketika hendak digarap, malah APH datang dengan membawa senjata laras panjang, dengan mengatakan lokasinya itu adalah milik sebuah perusahaan yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Galang Batang.

“Terkait masalah ini, saya sudah beberapa kali meminta mediasi dengan Pemerintah Desa. Pihak perusahaan memang menunjukan dua bukti administrasi tentang jual beli tanah, tetapi salah satunya lokasi didalam surat tersebut berada jauh dari tanah saya, “jelas Rasiman dengan didampingi istrinya.

Ditegaskannya, selain masih memiliki bukti kuat berupa alas hak, batasan sempadan tanahnya, pemilik lahannya juga masih ada. Lelaki yang sudah berumur 60 tahunan tersebut menegaskan, pihaknya tidak pernah menjual lahannya kepada perusahaan atau individu manapun. Dikatakannya juga, dari informasi yang ia terima, sebelum ini ada upaya pihak tertentu yang ingin mengubah status lahannya itu dari alas hak menjadi sertifikat.

“Namun karena adanya persoalan ini, upaya tersebut batal. Karena ini hak bagi kami, tentu akan kami perjuangkan sesuai dengan prosedur yang ada, “tegas Ismanan.

Ditambahkannya, menyadari dirinya adalah masyarakat biasa yang kurang paham soal hukum, ia bersama istrinya, Surahmi (54) akan meminta dukungan kepada pihak-pihak yang peduli akan Hak Asasi Manusia (HAM) seperti Ratna Zukhaira dan kawan-kawan. Karena selain sebagai seorang advokad, juga merupakan mereka orang-orang yang bergerak di organisasi sosial kemasyarakat.

“Sebagai masyarakat biasa tentunya, saya meminta Pemerintah Daerah dan APH bertindak benar, karena yang patuh dibela adalah orang-orang yang benar, bukan membalikan fakta yang ada, “tutup Ismanan.

Sementara itu, Ratna Zukhaira mengatakan, menyikapi hal ini, pihaknya akan membuat aduan ke Polres Bintan. Ditegaskannya, dari yang sudah dipelajari pihaknya, Rasiman dan istrinya memang memiliki bukti kuat atas pemilihan lahan seluas lebih kurang 30 ha tersebut. Karena mereka ada dua alas hak dikantongi.

“Ketika ini maju ke meja hukum ranahnya adalah perdata. Makanya kami akan membuat pengaduan atas adanya perkara ini, dan tidak etis juga APH datang dengan membawa senjata laras panjang tanpa menelusuri duduk perkara ini, “ujar Ratna Zukhaira, kemarin. (jpg)