Gedung PN Tanjungpinang di jalan Ahmad Yani Tanjungpinang. F.Yusnadi / Batam Pos

PRO PINANG – Terdakwa kasus korupsi Monumen Bahasa Pulau Penyengat Arifin Nasir, dituntut 6 tahun serta denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara, oleh majelis hakim dalam persidangan telekonferensi video di Pengadilan Negeri Tanjungpinang.

Dalam amar putusannya, hakim ketua Guntur Kurniawan menyatakan, terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan korupsi. Terdakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 18 Undang undang Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Jo Pasal 64 KUHP.

“Terdakwa juga harus membayar Uang Pengganti (UP) sebesar Rp 197 Juta. Jika tidak sanggup membayar maka diganti 1 tahun 6 bulan penjara, “kata hakim, Senin (6/4) lalu.

Selain mantan Kepala Dinas Kebudayaan Kepri tersebut, majelis hakim juga menghukum Direktur CV Rida Djawari Muhammad Yaser, dengan hukuman 6 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara. Terdakwa juga diharuskan membayar UP sebesar Rp 1,9 miliar.

“Jika terdakwa tidak sanggup membayar, maka diganti 2 tahun penjara,”ujar hakim.

Majelis hakim juga menghukum Direktur PT Sumber Tenaga Baru (STB) yakni Yunus, dengan hukuman 4 tahun penjara serta denda Rp 200 juta subsider 2 bulan penjara.

“Terdakwa telah membayar UP sebesar Rp 66 juta. Memerintahkan penuntut umum untuk menyetor ke kas negara, “terang hakim.

Mendengar vonis yang dibacakan hakim, tiga terdakwa dan penuntut umum menyatakan pikir pikir selama satu pekan atas vonis tersebut.

Sebelumnya diketahui, kasus ini berawal dari penandatanganan surat perjanjian melaksanakan pekerjaan belanja modal, pengadaan konstruksi bangunan monumen bahasa melayu tahap II. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh Arifin Nasir selaku PPK Yunus. Nilai kontrak pengerjaan sebesar Rp 12,5 miliar, dengan kontrak yang mulai berlaku sejak 16 Juni 2014 hingga 12 Desember 2014. Namun pengerjaan tersebut tidak kunjung selesai, karena pengembang tidak melaksanakan kerja sesuai kontrak yang berlaku.

Arifin Nasir mengetahui dan menyetujui pengalihan pelaksanaan pekerjaan utama kepada pihak lain. Selain itu, Arifin sebagai PPK tidak melakukan tugas pokok dan kewenangannya untuk mengendalikan pelaksanaan kontrak. Yunus sebagai penyedia barang kemudian mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama kepada M Yaser dengan modus meminjamkan PT Sumber Tenaga Baru. Atas pengalihan ini, Yaser mendapatkan upah sebesar tiga persen dari nilai kontrak senilai Rp 66,6 juta.

Kemudian Yaser tidak melaksanakan pekerjaan sesuai kontrak dimana progres pekerjaan di bawah mutu beton K250 dan tidak sesuai spesifikasi. Akibat dugaan korupsi ini, negara mengalami kerugian sebesar Rp 2,2 miliar. (odi)