Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga. F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – DPRD Kota Tanjungpinang bersama Pemko Tanjungpinang sepakati penggunaan APBD tahun 2020 untuk penanganan pandemi virus corona (covid-19) di Tanjungpinang sebesar Rp 31,4 miliar.

Wakil Ketua I DPRD Kota Tanjungpinang, Ade Angga mengampaikan anggaran sebesar Rp 31,4 miliar itu dibagi menjadi tiga prioritas, pertama gugus tugas penanganan kesehatan pada Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinkes Dalduk KB) sebesar Rp 3 miliar.

Penanganan di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tanjungpinang sebesar Rp 3,1 miliar, pencegahan di lingkungan pendidikan RpĀ  476 juta, pencegahan dalam pelayanan umum dan Dinas Perhubungan (Dishub) Rp 590 juta, pengelola informasi dan komunikasi Rp 220 juta dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Rp 2,7 miliar.

“Total keseluruhan Rp 10,2 miliar, “kata Ade, Jumat (10/4) lalu.

Kedua, lanjut Ade untuk penanganan dampak ekonomi berupa pelaksanaan pasar murah untuk masyarakat terdampak covid-19 sebesar Rp 2 miliar.

Kemudian penyediaan jaringan pengaman sosial berupa bantuan langsung tunai (BLT) bagi kepala keluarga (KK) miskin dan orang terdampak sebesar Rp 12,6 miliar.

Bantuan sembako pada KK miskin melalui Dinas Sosial (Dinsos) Rp 4,1 miliar dan tambahan dari Pemprov Rp 750 juta.

“Bantuan sembako untuk ODP atau PDP di BPBD sebesar Rp 1,7 miliar, “ungkapnya.

Keseluruhan anggaran akan dimuat dalam Belanja Tidak Terduga (BTT) sesuai instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 1 tahun 2020.

“Masing-masing gugus tugas akan membuat rencana kegiatan belanja dan dicairkan sesuai usulan tersebut, “kata Ade.

Untuk penanganan dampak sosial ekonomi, lanjut Ade akan digunakan data yang selama ini menerima manfaat seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan beras, jumlahnya sekitar 11 ribu Kepala Keluarga (KK) ditambah perluasan dampak profesi yang terkena langsung seperti, pekerja informal, buruh, nelayan dan lainnya.

“Setelah dihitung dapatlah anggaranya Rp 19,2 miliar, “sebutnya.

Ade menilai anggaran itu tidak cukup karena dampaknya sudah terjadi beberapa bulan yang sebelumnya tidak diprediksi.

“Jika masih kurang akan dianggarkan pada APBD-P di bulan Juli, “papar Ade.

Kemudian yang paling penting adalah pengawalan apakah anggaran itu efektif digunakan atau tidak, karena banyak sekali pekerja informal yang terdampak terutama penerima upah harian. (raw)