Gubernur Kepri Nonaktif, Nurdin Basirun terpaksa menjalani sidang terpisah atau teleconference dengan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) beberapa waktu lalu. F.Tim Kuasa Hukum Nurdin Basirun untuk Batam Pos

PRO PINANG – Perkara suap izin pemanfaatan ruang laut dan gratifikasi jabatan yang melibatkan Gubernur Kepri Nonaktif Nurdin Basirun akhirnya inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Karena Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (JPU KPK) memutuskan menerima putusan yang dijatuhkan hakim terhadap terdakwa Nurdin Basirun.

“Setelah menyatakan pikir-pikir pada waktu sidang putusan 9 April 2020 lalu, JPU KPK akhirnya menyatakan tidak banding atau menerima putusan tersebut. Artinya perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap,” ujar Juru Bicara (Jubir) Penindakan KPK, Ali Fikri, Jumat (17/4).

Menurut Ali, setelah adanya keputusan ini, berikutnya JPU KPK akan menyerahkan proses administratif kepada unit eksekuai KPK. Kemudian pelaksanaan eksekusi akan dilakukan oleh jaksa KPK, adapun mengenai waktunya akan di sampaikan kemudian. Ditegaskannya, KPK akan melaksanakan apa yang sudah menjadi keputusan majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta Pusat.

“Baik JPU dan terdakwa memilih tindakan yang sama, yakni tidak mengajukan banding. Artinya perkara hukum kasus ini tuntas dalam 10 bulan, mulai dari Juli 2019 sampai April 2020,” tegasnya.

Sementara itu, Penasehat Hukum (PH) Nurdin Basirun, Andi Muhammad Asrun mengatakan dengan tidak bandingnya JPU KPK, perkara ini sudah ada keputusan hukum tetapnya. Artinya secara administrasi tinggal menunggu teebitnya surat keputusan dari PN Tipikor Jakarta Pusat. Menurutnya, Pak Nurdin Basirun akan memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang diputuskan majelis hakim.

“Artinya Pak Nurdin akan menjalani sisa hukuman setelah dipotong masa tahanan,” ujar Andi Asrun, kemarin.

Mantan Pengacara Pemprov Kepri tersebut menjelaskan, keputusan majelis hakim juga mematahkan tudingan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait uang yang disita dari kediaman pribadi Pak Nurdin. Karena Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK mengembalikan barang bukti tersebut. Artinya uang itu bukan merupakan hasil suap atau gratifikasi jabatan.

“Kita sudah menyurati Pengadilan Tipikor pada hari yang sama, setelah putusan dibacakan. Dan sikap ini juga sudah disampaikan ke JPU KPK,” jelasnya.

Sebelumnya, berdasarkan amar putusan Majelis Hakim PN Tipikor, Jakarta Pusat, Nurdin Basirun terbukti dakwaan kesatu pertama pasal 12 ayat (1) a UU tipikor jo pasal 55 jo 64 KUHP dan dakwaan kedua pasal 12B UU Tipikor. Adapun hal memberatkan adalah bertentangan dgn program pemerintah dalam memberantas korupsi dan tidak akui perbuatan tersebut. Sedangkan hal meringankan, berlaku sopan dan belum pernah dihukum. Dalam amar putusan tersebut, selain vonis empat tahun penjara, Nurdin didenda Rp200 juta, subsider 3 bulan.

Selain itu Mantan Bupati Karimun tersebut dikenakan uang pengganti Rp4.228.500.000 atau subsider 6 bulan penjara, dan pencabutan hak politik 5 tahun. Kemudian mengenai barang bukti berbeda dengan amar barang bukti tuntutan yang mana bb uang yang ditemukan di rumah dinas terdakwa menurut majelis hakim dikembalikan sedangkan di tuntutan dirampas untuk negara. Sedangkan bb yang lain conform JPU.

Tuntutan yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan dari tuntutan yang dilayangkan JPU KPK. Yakni tuntutan enam tahun penja dan denda Rp250 juta dengan subsider enam bulan penjara. Selain tuntutan tambahan berupa pencabutan hak politik setelah Nurdin menjalani masa hukuman pokok selama 5 tahun.

Seperti diketahui, Nurdin Basirun ditetapkan sebagai tersangka sejak 11 Juli 2019 lalu. Pada saat dilakukan penggeledahan di ruangan kerja dan di rumah dinasnya, penyidik KPK telah menemukan uang rupiah dan mata uang asing dengan total sejumlah Rp3.233.960.000,00 (tiga miliar dua ratus tiga puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh rupiah), SGD150,963 (seratus lima puluh ribu sembilan ratus enam puluh tiga dolar Singapura), RM407 (empat ratus tujuh ringgit Malaysia) dan USD34,803 (tiga puluh empat ribu delapan ratus tiga rupiah), yang diduga merupakan bagian dari penerimaan gratifikasi yang dilakukan oleh Terdakwa sejak Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2019.

Dalam perkara ini, sebelum menjatuhkan hukuman kepada Nurdin Basirun, Pan Tipikor, Jakarta Pusat terlebih dahulu menjatuhkan hukuman kepada perantara penyuap, Abu Bakar, dan pengusaha Meng. Selain itu adalah Mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Edy Sofyan dan Kabid Perikanan Tangkap, Budy Hartono dwngan hukuman 4 tahun penjara.

Masih didalam perkara ini, belasan pengusaha lokal yang pernah mendapatkan izin prinsip pemanfaatan ruang laut dari Gubernur Non Aktif, Nurdin Basirun diperiksa dan turut memberikan keterangan di hadapan majelis hakim. Selain itu terkait gratifikasi jabatan, puluhan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kepri juga harus berhadapan dengan penyidik KPK, termasuk didalam Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS Arif Fadillah.(jpg)