Gedung DPRD Kepri, F.Peri Irawan / Batam Pos

PRO PINANG – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri tetap akan menggelar Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) tingkat Provinsi Kepri tahun 2020 ditengah wabah Corona Virus (Covid-19) pada 29 April 2020 mendatang. Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pembangunan (Barelitbang) Provinsi Kepri, Naharuddin mengatakan pembahasan tersebut menggunakan sistem daring.

“Karena ini wajib untuk kita gelar, maka tetap akan dilaksanakan. Hasil musrenbang tahun ini adalah rencana pembangunan 2021 mendatang,” ujar Naharuddin, Senin (20/4) di Tanjungpinang.

Mantan Kepala Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, kegiatan itu nanti dibuka tanggal 29 April. Tidak ada seremonial dan tidak ada kumpul-kumpul. Musrenbang tahun ini dengan metode online (daring).

Adapun teknis pelaksanaan Musrenbang tahun ini lanjutnya, seluruh kepala daerah  kabupaten/kota, DPRD Provinsi Kepri, serta pimpinan FKPD di Provinsi Kepri akan menghadiri pembukaan Musrenbang di tempatnya masing-masing.

“Pak Gubernur akan membuka Musrenbang melalui sistem online (daring) di Rupatama lantai 4. Begitu juga Menteri Dalam Negeri dan Menteri Bappenas akan melakukan pengarahan melalui sistem online,” jelasnya.

Setelah kegiatan pembukaan, selanjutnya pelaksanaan Musrenbang akan dilanjutkan dengan agenda masukkan usulan dari beberapa pihak dan daerah. Usulan masukkan ini ujarnya, juga tetap melalui sistem online. Lebih lanjut katanya, sesudah pembukaan, selanjutnya adalah menerima usulan dari berbagai pihak mulai tokoh masyarakat, insan pers dan lain-lain hingga tanggal 4.

“Setelah itu baru kita himpun seluruh usulan itu dalam RKPD, selanjutnya kita umumkan. Karena konstruksi APBD Kepri 2021 adalah hasil musrenbang, hasil masukan DPRD Kepri dan Gubernur Kepri,” tutup Nahar.

Belum lama ini, salah satu persoalan yang menjadi janji Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto adalah terkait penuntasan persoalan ketersediaan air dan pelayanan PDAM kepada masyarakat. Maka dari itu, ia meminta tempo pada 2021 ntuk mengatasi kebocoran pipa PDAM Tirta Kepri yang berada di badan jalan. Menurut Isdianto kebutuhan pengadaan jaringan baru tersebut akan dipertegas pada Musyarawah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Provinsi Kepri  2020 mendatang.

“Tidak ada solusi lain untuk mengatasi kebocoran pipa yang berada di badan jalan. Jawabannya hanya dengan membangunan jaringan baru,” ujar Isdianto.

Ditegaskan Isdianto, meskipun ada anggaran bagi perbaikan jaringan tersebut, namun tidak maksimal. Maka daripada itu, kebutuhan secara menyeluruh akan dipertegas dalam pada Musrenbang 2020. Karena hasil pembahasan tersebut menjadi dasar dalam penyusunan APBD Kepri 2021 mendatang. Karena kebutuhan untuk pengadaan jaringan baru cukup besar.

“Kita targetkan pengadaan jaringan baru untuk mengganti pipa PDAM yang berada di badan jalan tuntas dalam tiga tahun anggaran,” tegas Isdianto. (jpg)