Kepala Badan Pengelelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli. F.Istimewa

PRO PINANG – Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri, Reni Yusneli mengatakan pelayanan Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (Samsat) di Provinsi akan kembali dibuka pada 2 Juni 2020 mendatang. Dipercepatnya dibuka pelayanan Samsat tersebut adalah untuk kebutuhan masyarakat.

“Pembukaan pelayanan di Samsat perlu dipercepat mengingat kebutuhan masyarakat membayar pajak kendaraan bermotor. Memang sebelumnya, penutupan sementara hingga 8 Juni 2020 untuk mencegah penularan COVID-19. Kami sudah siapkan aplikasi di ponsel pintar untuk memudahkan masyarakat membayar pajak kendaraan, namun kami temukan keluhan masyarakat yang tidak dapat memanfaatkan aplikasi tersebut,” ujar Reni Yusneli, Kamis (22/5) lalu menjawab pertanyaan media.

Mantan Asisten I Pemprov Kepri tersebut menjelaskan, bagi untuk memudahkan masyarakat membayar kewajibannya, seluruh Samsat di Kepri kembali dibuka pada 2 Juni 2020. Meski demikian, seluruh petugas wajib menggunakan alat pelindung diri, seperti masker, sarung tangan dan pelindung mata. Di Samsat Kepri juga disediakan cairan pembersih tangan. Masyarakat pun diharapkan menggunakan masker saat membayar pajak kendaraan.

“Pelayanan tetap dibuka, namun petugas dan masyarakat harus jaga jarak fisik, dan mengenakan masker. Karena untuk mencegah terjadinya penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Disebutkannya, seluruh pelayanan Samsat di Kepri tutup sejak 26 Maret 2020. Samsat menyediakan aplikasi untuk wajib pajak yang ingin membayar pajak kendaraan, menggunakan aplikasi E-Samsat Kepri. Aplikasi tersebut dapat diunduh melalui playstore. Pembayaran juga dapat dilakukan melalui Samsat Online Nasional.

“Aplikasi pada bukalapak.com juga sudah dapat digunakan untuk membayar pajak kendaraan bermotor,” tutup Reni Yusneli yang pernah menjabat sebagai Plt Sekda Provinsi Kepri tersebut.

Sementara itu, Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua menilai dibukanya pelayanan tersebut lebih cepat tentunya berkaitan dengan kondisi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kepri. Karena Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) adalah pendapatan sektor prioritas Pemprov Kepri saat ini. Ia menduga, karena kondisi sekarang ini, banyak masyarakat yang tidak membayar pajak.

“Sampai saat ini DPRD Kepri belum mendapatkan laporan kondisi terkini penerimaan PAD pada triwulan I lalu mampun pada saat berjalannya triwulan II saat ini,” ujar Rudy Chua, kemarin.

Ditegaskannya, meskipun Pemprov Kepri saat ini fokus untuk melawan Covid-19, namun tanggungjawab Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait tak boleh diabaikan. Menurut Rudy, pihaknya sudah mendapatkan kabar yang kurang baik tentunya, dengan berkurangnya dana transfer dari Pemerintah Pusat. Semula APBD Kepri TA 2020 di perhitungkan surplus, akhirnya dinyatakan defisit sampai Rp750 miliar.

“Tentu kondisi PAD juga perlu dijelaskan. Sehingga kita sama-sama mengetahui kekuatan anggaran daerah ditengah pandemi Covid-19 sekarang ini,” tegas politisi Partai Hanura tersebut.

Secara umum Pemprov Kepri menargetkan PAD TA 2020 ini sebesar Rp1,2 triliun. Proyeksi tersebut bersumber dari Pajak Daerah sebesar Rp1,1 triliun. Adapun komponennya adalah Pajak Kenderaan Bermotor (PKB) sebesar Rp428 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp28 miliar (7,04 persen) dari target 2019 yang nilainya Rp400 miliar.

Berikutnya adalah Bea Balik Nama Kenderaan Bermotor (BBN-KB) yang targetnya diturunkan Pemprov sebesar Rp2,8 miliar (1,05 persen) dari Rp270 miliar menjadi Rp267 miliar. Kemudian Pajak Bahan Bakar Kenderaan Bermotor (PBB-KB) targetnya dinaikan sebesar Rp17 miliar (5,60 persen) dari Rp310 miliar menjadi Rp328 miliar pada tahun 2020 ini.

Kemudian yang mengalami penurunan signifikan adalah Pajak Air Permukaan (PAP) dari Rp1,5 miliar di tahun 2019 menjadi Rp900 juta atau turun sebesar Rp625 miliar (41,01 persen). Selain itu adalah retrebusi daerah juga mengalami penurunan sebesar Rp767 juta atau 1,17 persen dari target 2019 yang ditetapkan pada angka Rp65 miliar. (jpg)