Plt Gubernur Kepri, H Isdianto. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto berang dengan perilaku sejumlah pejabat di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri yang kerap mencoreng kinerja Pemerintah Provinsi Kepri. Ditegaskannya, bagi pejabat yang bermasalah akan mendapatkan punismen berupa pencopotan dari jabatan.

“Jabatan adalah amanah yang harus dipertanggungjawab. Bagi mereka bermasalah dan terbukti dimata hukum kita persilahkan aparat penegak hukum untuk memprosesnya,” ujar Isdianto di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kamis (28/5).

Pria yang masih menjabat sebagai Wakil Gubernur Kepri defenitif tersebut menegaskan, dirinya tidak akan memberikan kesempatan kedua. Masih kata Isdianto, bagi pihak-pihak yang memang merasa dirugikan silahkan membuat laporan kepada pihak terkait. Pada kesempatan itu, ia juga mengingatkan Kepala Dina Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Muhammad Dali untuk melakukan pembinaan kepada bawahannya.

“Kedepan jangan sampai terjadi lagi persoalan-persoalan yang mencoreng nama baik Dinas Pendidikan Provinsi Kepri. Persoalan yang terjadi sekarang ini, harus menjadi cerminan bagi pejabat lainnya,” tegas Isdianto.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Muhammad Dali mengatakan salah satu persoalan yang disorot belakangan ini adalah pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) di Anambas. Mantan Kepala Bidang (Kabid) SMK tersebut menegaskan, kegiatan tersebut adalah merupakan program bantuan pemerintah yang bersumber dari APBN.

“Sebagai kepala dinas saya sudah mengingatkan untuk bekerja sesuai dengan aturan. Bagi mereka yang membuat masalah, tentu harus bertanggungjawab dan menyelesaikan masalah tersebut,” tegas Dali, kemarin.

Seperti diketahui, selain adanya dugaan penyelewengan anggaran sebesar Rp500 juta oleh pejabat eselon III Disdik Kepri dari proyek pembangunan USB SLB Anambas sebesar Rp3,1 miliar pada kegiatan Tahun Anggaran (TA) 2019. Ada beberapa kasus lainnya turut mencoreng nama baik Disdik Provinsi Kepri. Yakni, pada 2018 lalu adanya temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) terkait adanya kegiatan yang dibuat diluar Rencana Kerja Anggaran (RKA) sebesar Rp780 yang turut dilidik oleh Kejasaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang.

Kegiatan lainnya adalah dugaa korupsi pengadaan Alat Praktek Otomotif Rekayasa Dinas Pendidikan (Disdik) Kepri Tahun 2018. Dalam pengadaan alat otomotif rekayasa dengan anggaran Rp2,4 miliar di salah satu Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Karimun ini, negara diduga mengalami kerugian sebesar Rp 700 juta.

Dalam kasus ini, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri telah menetapkan empat tersangka. Dua diantaranya adalah merupakan pejabat Kepri. Pertama penyidik sudah menetapkan DA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) kegiatan tersebut. Kemudian pejabat lainnya adalah TS selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pengadaan alat praktek tersebut yang saat ini merupakan salah satu pejabat eselon IV di Disdik Kepri. (jpg)