Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri, Arison. F.Dokumen Pribadi untuk Batam Pos

PRO PINANG – Disebabkan Corona Virus (Covid-19), Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Kepri akan mengajukan tambahan anggaran bagi kebutuhan pelaksanaan tahapan Pilkada serentak ditengah pandemi Covid-19 yang terjadi di Provinsi Kepri. Komisioner KPU Provinsi Kepri, Arison mengatakan kebutuhan ekstra tersebut diperuntukan bagi penambahan Tempat Pemutusan Suara, Kota Suara, Alat Pelindung Diri (APD), dan serta honor pertugas karena adanya penambahan TPS.

“Tahapan Pilkada lanjutan akan berlangsung pada Juni 2020 nanti. Kebutuhan yang kita ajukan nanti adalah untuk menyesuaikan pelaksanaan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan,” ujar Arison, kemarin di Tanjungpinang.

Komisioner yang membidani Divisi Teknis Penyelenggaran Pemilihan Umum (Pemilu) tersebut menjelaskan, penambahan TPS dan bilik suara dinilai perlu dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah penumpukan pemilih. Menurutnya, dari tujuh kabupaten/kota di Provinsi Kepri tiga daerah yakni Kota Tanjungpinang, Kota Batam, dan Kabupaten Karimun yang nantinya akan terdapat penambahan bilik suara.

“Sebab, ketiga daerah itu di setiap TPS-nya memiliki jumlah pemilih sekitar 600 orang. Dengan adanya penambahan TPS itu maka maksimal jumlah pemilih menjadi 400 orang. Kita perkirakan akan ada penambahan 1.000 TPS dari jumlah awal yakni 4.300 TPS,” jelasnya.

Disampaikannya juga, seluruh usulan tersebut dalam waktu dekat akan disampaikan pihaknya ke Provinsi Kepri. Untuk kesiapan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020, KPU Provinsi Kepri, sambung Arison, sudah siap untuk melaksanakannya. Sedangkan untuk tahapan pelaksanaannya KPU Provinsi Kepri imbuhnya, masih menunggu terbitnya PKPU dari KPU Pusat.

“Bagaimana teknis lebih lanjut, kami tentunya menunggu instruksi dari KPU Pusat. Kita berharap dan berusaha Pilkada di Kepri aman dan tertib, meskipun nanti tahapan digelar ditengah Pandemi Covid-19,” tutup Arison.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Kepri, TS. Arif Fadillah yang juga merupakan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kepri tersebut mengatakan pihaknya belum ada menerima pengajuan dari KPU Provinsi Kepri, prihal tambahan anggaran tersebut. Menurutnya, jika memang kebutuhan tersebut mendesak tentu akan diakomodir oleh Pemprov Kepri.

“Belum ada masuk laporan permintaan anggaran tambahan tersebut. Nanti tentunya akan kita pelajari lagi, jika memang tidak bertentangan dengan aturan, sudah pasti akan kita penuhi,” ujar Sekda Arif di Gedung DPRD Kepri, Tanjungpinang, Jumat (29/5).

Secara keseluruhan bagi kebutuhan penyelenggaraan, pengawasan, dan pengamanan Pilkda Kepri 2020 menyedot APBD Kepri sebesar Rp163,6 miliar atau mengalami kenaikan sebesar Rp56 miliar (34,22 persen) dibandingkan Pilkada 2016 lalu. Berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani antara Pemprov Kepri dengan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Polda Kepri semua melihatkan terjadi peningkatan kebutuhan yang diajukan ketiga lembaga tersebut. KPU Provinsi Kepri mendapatkan bagian sebesar Rp98,2 miliar atau naik Rp35,7 miliar (36,35 persen) dibandingkan pelaksanaan Pilkada 2016 lalu yang menghabiskan anggaran Rp62,5 miliar.

Kemudian Bawaslu Provinsi Kepri mendapatkan anggaran Rp49 miliar bagi pengawasan Pimilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kepri supaya berjalan jujur dan adil (jurdil). Jumlah tersebut juga mengalami peningkatkan sebesar Rp16,2 miliar atau naik 33,06 persen. Sedangkan Polda Kepri mendapat jatah pengamanan sebesar Rp16,4 miliar atau meningkat sebesar Rp4,1 miliar. Karena pada Pilkada yang lalu, lembaga tersebut mendapatkan bagian sebesar Rp12,3 miliar. (jpg)