Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua. F.Istimewa

PRO PINANG – Meskipun sudah dua tahun lebih menjabat posisi Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri. Namun Reni Yusneli masih belum mampu menuntaskan persoalan piutang Pajak Air Permukaan (PAP) di PT Adya Tirta Batam (ATB) sampai saat ini. Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mendesak Reni Yusneli menuntaskan persoalan ini sebelum berakhirnya konsensi antara BP Batam dengan ATB.

“Sebenarnya, untuk persoalan piutang PAP ATB sudah ada sebelum Reni Yusneli menjabat sebagai Kepala BP2RD Kepri. Tetapi sudah ada sewaktu Pak Isdianto duduk sebagai Kepala BP2RD Kepri,” ujar Rudy Chua, Senin (1/6) di Tanjungpinang.

Politisi Partai Hanura tersebut menegaskan, pada era Gubernur Nurdin Basirun, persoaoan ini sudah hampir bergulir di meja hijau melalui pengacara negara. Namun setelah itu, sampai naiknya Isdianto menjadi Plt Gubernur dan jelas menngetahui persoalan ini, namun tidak ada tindklanjutnya setelah itu. Ia berharap baik Reni Yusneli maupun Plt Gubernur Kepri, Isdianto dapat menyelesaikan persoalan ini sebelum berakhirnya konsensi antara BP Batam dengan ATB.

“Jangan sampai nanti, konsensi berakhir. Sementara apa menjadi hak Pemprov Kepri tidak didapat,” tegas Rudy Chua.

Pembina Ikatan Muda Tionghoa (ITM) Provinsi Kepri tersebut menjelaskan, besar piutang PAP ATB tersebut selalu masuk dalam komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemprov Kepri dalam setiap Tahun Anggaran (TA) sejak kewenangan soal PAP dibawah kendali Pemprov Kepri. Menurut Rudy, ditengah kondisi keuangan Pemprov Kepri yang tidak stabil sekarang ini, saat yang sangat tepat untuk mendesak ATB menyelesaikan kewajibannya.

“Jika memang Kepala BP2RD yakin untuk melakukan upaya penagihan melalui Asdatun Kejaksaan. Seharusnya didukung oleh Plt Gubernur, karena ini untuk kepentingan daerah,” tutup Rudy Chua.

Terpisah, Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kepri, Irwansyah mengatakan dari penjelasan TAPD Pemprov Kepri yang disampaikan melalui Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retrebusi Daerah (BP2RD) Provinsi Kepri akhir tahun lalu, Piutang PAP ATB sebesar Rp32 miliar masuk kedalam catatan pendapatan daerah. Meskipun pada perjalanannya sudah tiga tahun belakangan ini, kewajiban tersebut tidak pernah dituntaskan oleh ATB.

“Khusus mengenai PAP ATB, kabar baik yang disampaikan Kepala BP2RD Provinsi Kepri waktu itu, perusahaan tersebut sudah melunak dan akan menyelesaikan kewajibannya. Karena apabila itu tidak kooperatif, Asdatun Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri akan turun tangan. Adapun wacananya adalah penyitaan aset milik ATB. Namun sampai saat ini, tidak ada progresnya,” tegas Irwansyah. (jpg)