Kondisi Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Anambas setelah selesai pembangunan. F.Suharman untuk Batam Pos

PRO PINANG – Posisi Mantan Kepala Bidang (Kabid) Sekolah Luar Biasa (SLB) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Raja Faesal yang saat ini menjabat sebagai Kabid Sekolah Menengah Atas (SMA) Disdik Kepri semakin terpojok terkait penyelewengan anggaran pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) Sekolah Luar Biasa (SLB) Anambas Tahun Anggaran (TA) 2019 sebesar Rp500 juta. Kepala Disdik Kepri, Muhammad Dali akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing pihak yang terlibat.

Berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Kadisdik Muhammad Dali, pihaknya akan melakukan klarifikasi kepada masing-masing pihak yang terlibat dalam hal pertanggungjawaban anggaran pembangunanan proyek tersebut. Pertama adalah Ketua Komite Pembangunan periode April-November 2019, Raja Faesal yang saat itu Kabid SLB Disdik Kepri. Kedua Sekretaris Komite Pembangunan, Suharman yang bertanggungjawab dalam pelaksanaan pembangunan.

Nama ketiga adalah Irmayanti, Bendahara Komite Pembangunan. Sedangkan yang keempat adalah Ketua Komite Pembangunan Periode November-Desember 2019, Muhammad Yunus yang meneruskan posisi Raja Faesal sebagai Kabid SLB Disdik Kepri. Adapun waktu klarifikasi tersebut dijadwalkan hari ini, Selasa (2/6) di Kantor Dinas Pendidikan Provinsi Kepri di Tanjungpinang.

“Karena masih ada anggaran yang sudah dicairkan, namun tidak diserahkan ke pengelola lapangan. Maka ada beberapa tanggungjawab yang belum bisa kami selesaikan. Yakni, upah pekerja dan pembayaran pengadaan meubeler sekolah,” ujar Sekretaris Komite Pembangunan USB Anambas, Suharman, Senin (1/6) di Tanjungpinang.

Pria yang akrab disapa Herman tersebut menjelaskan, selama periode Ketua Komite Pembangunan sekolah tersebut, anggaran yang sudah dicairkan sebesar Rp2.211.517.000 atau 70 persen dari alokasi anggaran proyek Rp3.159.309.000. Akan tetapi progres yang dicapai dari anggaran tersebut sebesar 50 persen. Sedangkan ada periode Ketua Komite Pembangunan dipegang oleh Muhammad Yunus, adalah melaksanakan anggaran yang tersisa Rp1.063.194.000 juga dengan progres yang sama.

“Untuk pekerjaan memang saat ini sudah rampung 100 persen. Bahkan hasilnya sangat baik, karena kita bisa membangun lebih dari volume minimal yang sudah ditetapkan. Tentu untuk kegiatan swakelola ini sangat baik,” jelas Herman.

Diungkapkannya, selama dipegang oleh Raja Faesal terjadi beberapa kali pencairan anggaran di Bank Rakyat Indonesia (BRI). Menurut Herman, dari dua penarikan pertama sebesar Rp50 juta dan Rp450 juta, pihaknya hanya menerima Rp350 juta. Sementara Rp150 juta lainnya masih ditangan Raja Faesal, bukan di kas bendahara. Namun karena persediaan sudah habis, pihaknya coba meminta ke Raja Faesal, ternyata uangnya sudah tidak ada.

“Karena awalnya dia sampaikan, angggaran ini (yang tidak diserahkan,red) akan diberikan kembali kalau persediaan sudah habis,” beber Herman.

Masih kata Herman, pencairan berikutnya adalah sebesar Rp364 juta. Pada awalnya, semua pencairan tersebut sudah berada ditangannya yang akan dipergunakan untuk kepentingan pekerjaan di lapangan. Namun Raja Faesal waktu itu, marah-marah. Karena ingin meminta uang sebesar Rp200 juta. Akhirnya, ia mengirim sebesar Rp20 juta ketika berada di Anambas.

Selanjutnya pencairan anggaran kembali terjadi pada 8 Juli 2019 sebesar Rp322 juta. Namun semua uang tersebut dibawa oleh Raja Faesal kerumahnya. Ditegaskan Herman, dari pencairan tersebut pihaknya hanya menerima Rp100 juta. Selebihnya masih ditangan Raja Faesal. Kemudian pada 1 Agustus 2019 kembali dicairkan sebesar Rp300 juta. Sedangkan sampai pihaknya sebesar Rp200 juta. Sementara Rp100 juta lainnya tak diberikan.

“Karena situasi dan kondisi mulai tidak baik, bendaraha mendesak Raja Faesal untuk mengembalikan semua uang yang belum dipergunakan untuk kegiatan. Namun Raja Faesal membuat surat pernyataan yang diketahui Muhammad Dali sebagai Kadisdik, bahwa Bendaraha tidak bertanggungjawab atas penggunaan anggaran dan hanya berfungsi sebagai mengeluarkan uang atas perintah Ketua Komite Pembangunan,” tegas Herman.

Paska terbitnya surat pernyataan itu, penarikan kembali dilakukan pada 30 Oktober sebesar Rp175 juta. Pada awalnya disepakati Rp100 juta. Namun tanpa sepengetahuan bendahara, anggaran yang dicairkan sebesar Rp175 juta.

Penarikan tgl 30/10 kebutuhan hanya 100 juta, tetapi ketua komite berinisitif 175 juta tanpa sepengetahuan bendara. Memasuki November 2019 terjadi pergantian posisi Ketua Komite Pembangunan dari Raja Faesal ke Muhammad Yunus. Adapun sisa anggaran dikas pada waktu serahterima adalah Rp115.407.000. Kemudian, apabila ditambah dengan sisa anggaran yang belum ditarik Rp 947.793.000

“Artinya dengan anggaran yang tersisa Rp 1.063.194.000 dengan progres yang tersisa 50 persen. Terkait persoalan ini, Ketua Komite sudah melakukan upaya persuasif ke Raja Faesal. Namun sampai perkara ini bergulir ke pihak kepolisian, itikad baik tersebut juga tidak ada,” papar Herman.

Ditambahkan Herman, dirinya sudah memberikan keterangan ke pihak kepolisian sesuai dengan data-data yang dalam laporan pertanggungjawaban pembangunan. Begitu juga mengenai anggaran lebih kurang Rp500 juta yang masih berada ditangan Raja Faesal. Karena masih ada kewajiban yang belum tuntas, ia berharap Raja Faesal bertanggungjawab dengan mengembalikan uang tersisa.

“Upah pekerja belum bisa kita bayarkan. Selain itu ada juga hutang toko, karena anggaran untuk pembayaran belum ada. Bahkan untuk pelaksanaan pekerjaan, tiga sertifikat tanah saya menjadi jaminan oleh Raja Faesal,” tutup Herman.

Sementara itu, Raja Faesal masih belum bisa dikonfirmasi soal ini. Selain jarang masuk kantor belakangan ini, sambungan pribadinya juga belum bisa dihubungi. Kepala Dinas Pendidikan Kepri, Muhamamd Dali membenarkan terkait adanya rencana klarifikasi tersebut. Ia berharap persoalan ini segera selesai. Sehingga tidak terjadi persoapan administrasi yang membuat Kepri mendapatkan sanksi dari Pemerintah Pusat melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

“Memang perlu dilakukan klarifikasi. Jika memang ada pihak yang salah, tentu dia harus bertanggungjawab dengan perbuatannya. Begitu juga dengan konsekuensi yang harus ia terima,” tegas Dali, kemarin di Tanjungpinang. (jpg)