Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua. F.Istimewa

PRO PINANG – Legislator Komisi II DPRD Kepri, Rudy Chua mendesak Badan Pertanahan Nasional (BPN) menuntaskan persoalan lahan yang akan dipergunakan untuk pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Uap (PLTU) Galang Batang, Bintan dengan kapasitas 2×100 mega watt (MW). Menurutnya infrastruktur tersebut adalah salah satu proyek strategis negara untuk menjaga kehandalan energi di Pulau Bintan.

“Informasi yang kita terima, sampai saat ini BPN Bintan masih belum melakukan pengukuran lahan untuk pembangunan PLTU tersebut. Sementara Plt Gubernur Kepri sudah  menerbitkan Surat Keputusan (SK) Penunjukan Lokasi (Penlok). Harusnya di respon cepat oleh BPN,” ujar Rudy Chua, Selasa (2/6) di Tanjungpinang.

Politisi Partai Hanura tersebut menegaskan, PT PLN (Persero) Unit Induk Pembangkit Sumatera (UIPKITSUM) sudah menargetkan persoalan pembebasan lahan tersebut adalah pada Juli mendatang. Namun jika tidak BPN sebagai pihak yang bertanggungjawab dalam melakukan pengukuran lahan, tentu rencana pembangunan akan terhambat. Sementara kehadiran infrastruktur tersebut adalah untuk mendukung rencana pembangunan strategis lainnya, yakni Jembatan Batam-Bintan.

“Jangan karena ditengah pandemi Covid-19 dijadilan alasan, karena proses pengukuran lahan tidak mengumpulkan banyak orang dan jauh dari keramaian,” tegas Rudy.

Lebih lanjut katanya, pembangunan infrastruktur pembangkit listrik di Pulau Bintan sudah sangat mendesak. Karena tingginya tingkat pemakaian listrik. Kenaikan tersebut mencapai 6 mega watt (MW) pertahun. Sejak 2017 terjadi peningkatan signifikan di Tanjungpinang dan Bintan. Bahkan pada 2018 angkanya tembus 7,05 persen atau diatas rata-rata nasional yang jumlah 5 persen. Peningkatan penggunaan listrik di Bintan, karena diserap dari sektor industri pariwisata yang sedang terjadi perkembangan di kawasan Trikora, Bintan.

“Sedangkan di Tanjungpinang dipengaruhi oleh pertumbuhan pembangunan di sektor properti atau perumahan,” jelas Rudy Chua.

Terpisah Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepri, Hendry Kurniadi mengatakan, Pemprov Kepri sudah menindaklajuti apa yang menjadi permohonan dari UIPKITSUM terkait rencana pembangunan PLTU 2×100 di Bintan. Dijelaskannya, surat dukungan tersebut sudah disampaikan ke Pemerintah Kabupaten Bintan. Karena untuk persoalan lahan tentunya menjadi ranah Pemkab Bintan.

“Kami akan evaluasi lagi tentunya bersama pihak terkait. Apakah sudah ada progres dari Pemkab Bintan tentang pengadaan lahan tersebut atau belum. Karena memang, Pulau Bintan sangat membutuhkan tambahan daya bagi pengembangan dan pembangunan daerah,” ujar Hendry Kurniadi, kemarin. (jpg)