Plt Gubernur Kepri, H Isdianto. F.Humas Pemprov Kepri untuk Batam Pos

PRO PINANG – Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Kepri, Isdianto mendukung langkah Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Kepri untuk mendalami dugaan mark up pengadaan 2.400 unit laptop di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri yang dilaksanakan lewat APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 lalu. Menurut Isdianto, karena ini menyangkut integritas pejabat di lingkungan Disdik Provinsi Kepri.

“Saya memang belum mendapatkan penjelasan dari Kepala Disdik Provinsi Kepri, Muhammad Dali mengenai pengadaan kegiatan tersebut (laptop,red). Jika memang Kejaksaan sudah masuk, tentu mereka pihak yang berkompeten untuk menentukan apakah terjadinya mark up atau tidak,” ujar Isdianto menjawab pertanyaan media di Gedung Aisyah Sulaiman, Tanjungpinang, Senin (29/6).

Ditegaskannya, sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) ia akan menentukan tindakan setelah adanya keputusan hukum. Masih kata Isdianto, untuk saat ini ia juga belum bisa memberikan punismen apapun. Karena masih mengedepankan asas praduga tak bersalah. Namun lain halnya ketika sudah ada keputusan hukum tetap atau ternyata terbukti bersalah, tentu akan ditindak sesuai dengan peraturan yang ada.

“Saya tidak akan melakukan intervensi terhadap proses yang sedang dijalankan oleh pihak kejaksaan. Jika benar terbukti adanya perbuatan melawan hukum, maka pejabat terkait harus menerima konsekuensinya,” tegas Isdianto.

Ketua Dewan Pendidikan Kota Tanjungpinang, Zamzami A Karim meminta Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kepri untuk mengusut tuntas pengadaan 2.400 unit laptop di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri dengan Pagu Anggaran (PA) Rp22,3 miliar. Selain itu, Zamzami juga menyayangkan lemahanya pengawasan yang dilakukan oleh Badan Anggaran (Banggar) dan Komisi V DPRD Provinsi Kepri.

“Jika memang pengadaan laptop tujuannya untuk kegiatan media pembelajaran. Seharusnya penyebarannya merata begitu juga dengan jumlahnya, sehingga tidak menimbulkan kecemburuan antar sekolah,” ujar Zamzami, Minggu (28/6) lalu di Tanjungpinang.

Akademisi Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Politik (STISIPOL) Tanjungpinang tersebut menjelaskan, kebutuhan sekolah yang disediakan oleh Dinas Pendidikan adalah berdasarkan usulan dari pihak sekolah. Menurutnya, kegiatan pengadaan yang besar ini, seharusnya melalui perencanaan yang matang dan dilaksanakan melalui APBD murni.

“Kita juga mengikuti tentang masalah pengadaan laptop ini yang sedang diusut oleh pihak kejaksaan. Jika memang demikian, pihak kejaksaan harus mengusut tuntas. Kita khawatirkan juga ada oknum-oknum dewan yang bermain. Sehingga pengadaan ini mulus di APBD Perubahan,” tegasnya.

Masih kata Zamzami, meskipun pengadaanya menggunakan sistem e-purchasing atau e-katalog, tentu masalah harganya juga harus wajar. Artinya tidak mungkin satu banding dua. Ditambahkannya, satu sisi, karena ada bantuan pihak sekolah tentunya akan menolak. Meskipun tidak mengetahui proses pengadaannya seperti apa.

“Memang untuk pendidikan, Pemprov sudah mengalokasikan 20 persen APBD-nya. Maka dari itu, kita harapkan kegiatannya tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan,” tutupnya.

Sementara itu, Mantan Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kepri, Yudi Carsana, kegiatan besar yang diloloskan di APBD Perubahan, diduga ada unsur kesengajaan atau terjadi konspirasi antara Banggar dengan Komisi V DPPRD Kepri yang membidani bidang pendidikan.

“Jika memang terjadi dugaan mark atau harga yang tidak wajar, Inspektorat Daerah harus turun tangan melakukan penyelidikan. Karena ini menyangkut adanya dugaan kerugian negara,” ujar Yudi Carsana, kemarin di Tanjungpinang.

Pria yang merupakan Ketua Muhammadiyah Provinsi Kepri tersebut menegaskan, jika memang perkara ini sudah bergulir ditengan kejaksaan, ia juga meminta pihak jaksa melakukan secara transparan. Menurutnya, ada dua kemungkinan, pertama pengadaan tersebut murni inisiatif Disdik Kepri. Sedangkan yang kedua adalah hasil resesn Anggota Dewan.

“Pada titik ini nanti akan diketahui, mengenai besaran anggaran yang ditentukan dan dituangkan kedalam Rencana Kerja Anggaran (RKA). Jaksa sebagai pengacara negara bertanggungjawab mengembalikan kerugian, jika memang ada tindakan curang yang dilakukan dalam pengadaan kegiatan ini,” tegasnya.

Seperti diketahui, Pengadaan 2.400 unit milik Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri yang dilaksanakan oleh PT. Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) lewat APBD Perubahan Tahun Anggaran (TA) 2019 lalu diduga syarat mark up. Karena satu Laptop Lenovo dengan spek  amd A9-9425 Radeon R5 3.10 GHz windows 10 dibandrol Rp9.328.000.

Merujuk surat perjanjian yang dibuat oleh Pemerintah Provinsi Kepri melalui Disdik Provinsi Kepri bersama PT. Astragraphia Xprins Indonesia (AXI) dengan nomor 24.957/SP/DISDIK-KEPRI/2019 pada tanggal 27 September 2019 tersebut pekerjaanya adalah pengadaan laptop penunjang kegiatan media pendidikan untuk SMAN di Kepri.

Berdasarkan perbandingan harga tersebut, jika merujuk harga vendor pengadaan 2.400 unit laptop yang digunakan sebagai media pendidikan untuk SMAN di Kepri tersebut sebesar Rp22.387.200.000. Kemudian untuk harga yang berada di sejumlah toko elektronik di Tanjungpinang, pengadaan laptop tersebut dengan jumlah yang sama atau merk dan spek yang serupa hanya memerlukan anggaran sebesar Rp10.320.000.000. (jpg)