Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Tanjungpinang, Ahelya Abustam. F.Yusnadi / Batam Pos

PRO PINANG – Proses penyidikan korupsi pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Tanjungpinang masih berlanjut. Saat ini, penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Tanjungpinang, tengah menunggu hasil audit kerugian negara sebelum menetapkan tersangka dalam kasus ini.

Kepala Kejari Tanjungpinang Ahelya Abustam, mengatakan pihaknya terus memperkuat dan mencari bukti bukti baru dalam kasus tersebut. Pihaknya masih menunggu hasil audit kerugian negara yang dilakukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kepri.

“Masih menunggu audit” tegas Ahelya di Kantor Kejari Tanjungpinang, belum lama ini.

Dalam kasus ini, penyidik telah memeriksa sejumlah saksi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), Bank Tabungan Negara (BTN), Notaris, Kepala Inspektorat Tanjungpinang Tengku Dahlan, Kabid Aset Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tanjungpinang Yudi Ramdani, Kepala BP2RD Tanjungpinang Riany, Kabid Penetapan Pajak BP2RD Tina Darma Surya, dan mantan Kabid Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan BPHTB BP2RD Tanjungpinang periode 2013-2015 Rianto serta sejumlah staf BP2RD Tanjungpinang.

Sebelumnya diketahui, dugaan korupsi pajak ini terungkap setelah Kejari Tanjungpinang menerbitkan Surat Perintah (Sprint) pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket) terkait adanya dugaan penggelapan pajak BPHTB senilai Rp 1,3 miliar yang diduga digelapkan oleh oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) inisial Y sepanjang tahun 2018 – 2019.

Dalam penyelidikan, penyidik menemukan adanya kerugian negara dalam dugaan tersebut. Setelah melakukan gelar perkara, penyidik kemudian meningkatkan status dugaan korupsi tersebut, dari penyelidikan umum menjadi penyidikan pidsus. (odi)