Kasat Reskrim Polres Kepulauan Anambas, Iptu Julius M Silaen. F.Istimewa

PRO PINANG – Mantan Kepala Bidang Sekolah Luar Biasa (SLB) Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Kepri, Raja Faesal terancam dipanggil paksa oleh penyidik Satreskrim Anambas. Tindakan tersebut akan dilakukan, apabila kembali mangkir atau tidak ada itikad baik untuk mendukung proses hukum yang sedang dilakukan penyidik terkait pembangunan Unit Sekolah Baru Sekolah Luar Biasa (USB SLB) Anambas.

”Kami sudah kembali melayangkan surat panggilan yang kedua kepada Raja Faesal. Adapun jadwal untuk dimintai keterangannya adalah pada 6 Juli 2020 mendatang di Satreskrim Polres Anambas,” ujar Kasat Reskrim Polres Kepulauan Anambas, Iptu Julius M Silaen, Rabu (1/6).

Menurut Julius, alasan tidak hadirnya yang bersangkutan pada panggilan pertama lalu, karena jalur transportasi ke Anambas sedang ditutup. Ia berharap, tidak ada alasan lain lagi, karena Pemerintah sudah membuka kembali akses pelayaranan maupun penerbangan.

“Sampai sejauh ini kami masih belum bisa membuat kesimpulan. Karena masih membutuhkan keterangan dari Raja Faesal yang merupakan Mantan Ketua Komite Pembangunan USB SLB Anambas,” jelasnya.

Ditegaskannya, bagi seorang saksi, apabila tidak mendukung proses hukum, tentunya ada konsekuensinya. Maka dari itu, pihaknya berharap Raja Faesal dapat segera memberikan penjelasan. Disebutkannya, sejauh ini pihaknya sudah memeriksa sejumlah pihak.

“Mulai dari Ketua Komite Pembangunan yang baru, bendahara komite, sampai Sekretaris Komite yang bertanggungjawab terhadap proses pembangunan di lapangan,” tutup Iptu Julius.

Sementara itu, dari informasi yang didapat di lapangan, Raja Faesal yang saat ini duduk sebagai Kabid SMA Disdik Provinsi Kepri tersebut akan memenuhi panggilan penyidik Polres Anambas dengan didampingi pengacara pada tanggal 6 Juli 2020 nanti.

Seperti diketahui, kegiatan pembangunan USB Anambas dengan pagu anggaran Rp3.159.309.000 tersebut adalah bersumber dari APBN. Yakni, melalui program Bantuan Pemerintah (Banper) Tahun Anggaran (TA) 2019 lalu. Berdasarkan Rencana Kerja (Renja) luas  bangun dalam Memorandum of Understanding (MoU) adalah 630 meter. Kegiatan yang dilaksanakan secara swakelola tersebut dapat diselesaikan dengan luas diatas 700 meter persegi. (jpg)